SUMENEP, NEWS9 – Pemerintah Kabupaten Sumenep semakin serius memperkuat sistem digitalisasi pendapatan daerah melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Non Tunai yang digelar di Ruang Adirasa Lantai II Kantor Pemkab Sumenep, Senin (19/5/2026).

Kegiatan strategis tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati KH Imam Hasyim dengan pembacaan basmalah sebagai simbol dimulainya penguatan tata kelola pendapatan daerah berbasis transparansi dan digitalisasi.

Turut hadir dalam agenda itu Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya beserta jajaran, Asisten I Sekdakab Didik Wahyudi, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil di lingkungan Pemkab Sumenep.

Dalam sambutannya, Wabup KH Imam Hasyim menegaskan bahwa optimalisasi PAD non tunai menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan minim kebocoran.

“Pada tahun 2026 memang terdapat penurunan dibanding tahun sebelumnya. Namun kondisi tersebut masih cukup terkendali dan harus menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk terus melakukan pembenahan,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh OPD lebih serius dalam mengelola anggaran, khususnya pada sektor belanja modal yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.

“Belanja modal yang masih berada di bawah 30 persen harus menjadi perhatian serius seluruh OPD. Pengelolaan anggaran harus efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain penguatan anggaran, Wabup juga menyoroti pentingnya validitas data di setiap OPD sebagai fondasi utama dalam mendukung peningkatan PAD berbasis digital dan transaksi non tunai.

“Kita ingin data di setiap OPD benar-benar kuat dan akurat. Praktik pungutan liar harus dihindari sepenuhnya. Karena itu monitoring dan evaluasi wajib dilakukan secara rutin guna meminimalisir potensi kebocoran,” tandas orang nomor dua di lingkungan Pemkab Sumenep tersebut.

Menurutnya, evaluasi berkala menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target.

Bahkan, ia meminta masing-masing OPD menggelar evaluasi internal setiap bulan sebagai bentuk pengawasan dan perbaikan berkelanjutan.

“Minimal setiap bulan harus ada evaluasi internal. Dari situ kita bisa mengetahui kelemahan dan segera melakukan perbaikan agar tata kelola pemerintahan semakin profesional,” imbuhnya.

Dalam forum itu, KH Imam Hasyim juga menyinggung persoalan penertiban pedagang pasar yang dinilai berkaitan langsung dengan optimalisasi retribusi daerah.

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sumenep tersebut menilai masih banyak pedagang yang berjualan di luar area kios resmi sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pendapatan retribusi pasar.

Karena itu, Wabup meminta dinas terkait bersama Satpol PP, aparat kepolisian, dan unsur lainnya untuk melakukan penataan secara humanis namun tetap tegas demi menciptakan ketertiban dan peningkatan PAD.