SAMPANG, NEWS9 – Gabungan Wartawan dan Aktivis Tambelangan (GAWAT) mengingatkan seluruh pemerintah desa di Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, agar serius dan transparan dalam mengelola Dana Desa.
Peringatan ini disampaikan langsung oleh Ketua GAWAT, Moh. Rifadi, dalam rapat kerja internal di sebuah kafe di wilayah Kecamatan Tambelangan, Sampang Minggu, (27/7).
“Pengawasan terhadap Dana Desa bukan hanya tugas inspektorat, tapi juga menjadi hak masyarakat. Kami di GAWAT akan mengawalnya secara aktif,” ujar Rifadi saat rapat berlangsung.
Rifadi menilai, penggunaan Dana Desa sejauh ini masih menyisakan banyak persoalan, terutama soal efektivitas dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
Melalui rapat tersebut, GAWAT menyepakati langkah-langkah konkret untuk memperkuat kontrol sosial dan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dana publik itu.
Menurut Rifadi, kontrol sosial menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat itu benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Dengan pengawasan yang ketat, kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan dan tidak jatuh ke tangan yang salah,” tegasnya.
Rencana kerja GAWAT akan mencakup pengumpulan data lapangan, wawancara dengan pihak terkait, hingga evaluasi langsung terhadap program-program Dana Desa yang berjalan di setiap desa di Tambelangan.
“Semua informasi akan kami gali dari sumber resmi dan dari warga sendiri, sehingga kami mendapatkan gambaran nyata bagaimana dana itu dikelola,” kata Rifadi, yang juga dikenal sebagai Kepala Biro media Beritalima Sampang.
Selain itu, GAWAT juga akan melakukan advokasi kepada masyarakat desa agar lebih terlibat dalam pengawasan pemerintahan desa.
Kesadaran publik, kata dia, adalah benteng utama untuk mencegah penyalahgunaan anggaran negara.
“Indikator keberhasilannya sederhana: meningkatnya transparansi, meningkatnya partisipasi warga, dan berkurangnya penyimpangan,” ucapnya.
Yang menarik, seluruh kegiatan pengawasan ini akan dibiayai secara swadaya oleh internal GAWAT, tanpa melibatkan anggaran dari pemerintah desa maupun instansi terkait lainnya.
“Kami tegaskan, ini bukan proyek dan tidak ada kepentingan politis. Ini murni bentuk komitmen kami untuk ikut menjaga integritas pemerintahan di tingkat desa,” pungkas Rifadi.
GAWAT berharap langkah ini menjadi model kontrol sosial dari bawah yang dapat diadopsi di wilayah lain.
Sebab, menurut Rifadi, jika Dana Desa dibiarkan tanpa pengawasan, yang rugi bukan hanya negara, tapi warga desa itu sendiri. ***
