SUMENEP, NEWS9 – Suara rakyat mulai dipreteli satu per satu oleh rezim fasisme Presiden Prabowo Subianto.
Segala bentuk perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan dituding sebagai ancaman, bahkan dilabeli makar.
Watak militeristik itu sudah tampak jelas sejak awal, begitu gelombang perlawanan mulai muncul dari akar rumput Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, perlawanan rakyat bukan hal tabu. Di berbagai negara dunia seperti Australia, Filipina, Kamboja, hingga Amerika Serikat gerakan rakyat selalu lahir untuk menantang rezim yang lalai pada amanat keadilan.
Maka, mengapa Prabowo harus begitu risau menghadapi perlawanan rakyatnya sendiri? Bukankah itu wujud pikiran otentik yang melahirkan energi sosial baru?
Gerakan rakyat Indonesia hari ini lahir dari ketidakadilan yang menumpuk. Kesenjangan sosial makin melebar, pengangguran merajalela, PHK menumpuk, dan kesejahteraan rakyat nihil.
Sementara itu, gaji pejabat negara terus dinaikkan, seakan-akan mereka lebih layak hidup bermewah-mewah daripada buruh dan petani yang memeras keringat.
Apakah Prabowo berani menyamakan gaji pejabat dengan upah buruh? Tentu tidak! Dan itulah akar masalah. Kebijakan negara makin tidak rasional, makin menjauh dari nurani rakyat.
Lebih parah lagi, rezim ini merangkul pemuka agama untuk menenangkan gelombang perlawanan.
Doa-doa dibacakan bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk membungkam keresahan rakyat.
Inilah hegemoni negara terhadap pikiran publik, terang-terangan, tanpa malu-malu.
Rezim hari ini sudah menampakkan wajah otoriter. Kekerasan fisik, pembunuhan, pelanggaran HAM semua terjadi di depan mata. Bahkan lebih parah dari Orde Baru.
Lalu ketika rakyat merusak gedung-gedung negara, siapa yang salah? Gedung itu dibangun dengan uang rakyat, lalu diisi oleh mereka yang buta nurani.
Wajar jika rakyat melempar batu bukan untuk merusak tanah air, melainkan untuk merontokkan setan-setan yang bersembunyi di dalamnya.
Negara tidak hadir di tengah penderitaan rakyat. Kemiskinan dibiarkan, kriminalitas meningkat, konflik keluarga pecah hanya karena soal perut.
Semua itu lahir dari kegagalan pemerintah mengurus rakyat. UUD 1945 jelas menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh rakyat.
Nyatanya, semua dirampas negara untuk kepentingan elite dan golongan tertentu.
Apakah masih pantas rakyat percaya pada janji-janji kesejahteraan? Jangan harap.
Prabowo, Kabinet Merah Putih, dan DPR RI tampak alergi mendengar suara rakyat.
Mereka sibuk mempertontonkan kekayaan, mengeluarkan kebijakan ugal-ugalan, dan mengabaikan jeritan perut rakyat.
Maka, jangan salahkan bila perlawanan rakyat memuncak. Jalanan akan kembali menjadi saksi, rakyat akan bersatu mengobrak-abrik gedung-gedung kekuasaan yang telah mengkhianati amanat UUD 1945.
Karena suara rakyat bukan untuk dibungkam, melainkan untuk didengar dan diperjuangkan. ***
