SUMENEP, NEWS9 – Antrean kendaraan roda empat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Sumenep, Madura, kembali memantik kecurigaan publik.
Antrean solar subsidi kembali terpantau mengular sejak pukul 17.00 WIB hingga berita ini diterbitkan, tanpa pengawasan ketat dari aparat maupun pihak berwenang.
Peristiwa itu dinilai bukan sekadar antrean biasa.
Polanya yang berlangsung berjam-jam dan didominasi kendaraan roda empat menimbulkan dugaan kuat adanya permainan dalam distribusi BBM jenis solar bersubsidi.
Sukardi, salah satu konsumen, menegaskan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak boleh hanya bersikap reaktif menunggu laporan masyarakat.
Menurutnya, Pemkab Sumenep sebagai pemangku kebijakan publik harus segera turun tangan.
“Pemda harus hadir. Kapolres Sumenep juga jangan menunggu laporan. Ini sudah jadi masalah berulang. Harus diselidiki kenapa solar subsidi selalu langka,” tegasnya, Selasa (23/12/2025).
Ia menduga kuat adanya praktik pengisian solar subsidi secara berulang ke jerigen, bahkan disinyalir melibatkan mafia BBM yang bebas beroperasi di seluruh SPBU.
“Kalau ada penyimpangan dalam penyaluran subsidi, ini jelas merugikan masyarakat dan negara. Aparat harus berani bongkar dan jangan tutup mata,” ujarnya.
Hasil penelusuran media ini, sejumlah SPBU yang selama ini dikenal sebagai penyalur solar dalam volume besar di antaranya SPBU milik Pemda, SPBU Paberasan, SPBU Batuan, SPBU Manding, SPBU Ganding, SPBU Pakandangan, serta SPBU AKR Bluto Cangkaraman.
Ironisnya, praktik pengisian solar menggunakan jerigen justru semakin menjamur, termasuk di SPBU Kecamatan Kota Sumenep.
Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu pemicu utama kelangkaan solar subsidi di tingkat konsumen yang berhak.
“Kami menilai, pemerintah daerah lalai dalam mengawasi carut-marutnya sistem operasional SPBU, baik untuk pengisian kendaraan roda empat maupun praktik pedagang jerigen yang nyaris tanpa kontrol,” tegasnya.
Padahal, kata dia, BBM bersubsidi merupakan program strategis pemerintah pusat untuk menopang perekonomian masyarakat kecil.
Solar subsidi, sambungnya, di diperuntukkan bagi usaha mikro, sektor perikanan, pertanian, transportasi, dan pelayanan umum.
“Kalau subsidi diselewengkan di tingkat SPBU, maka aparat penegak hukum jangan sampai justru ikut bermain. Negara dan rakyat kecil yang jadi korban,” pungkas Sukardi. ***
