SUMENEP, NEWS9 – Jurnalis Sumenep Independen (JSI) secara tegas mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wilayah Madura Utamanya kabupaten Ujung timur pulau Madura yakni Sumenep.
Desakan ini disampaikan menyusul berbagai dugaan adanya temuan di lapangan yang dinilai justru berpotensi merusak gizi anak bangsa, mengganggu stabilitas ekonomi, serta menggerus program prioritas negara.
Sekretaris JSI, Toifur Ali Wafa sekaligus pimred nusainsider.com menegaskan bahwa secara konsep, Program MBG sejatinya merupakan program mulia yang bertujuan mencegah stunting, kekurangan gizi, dan kemiskinan.
Bahkan, program ini meniru skema serupa yang telah diterapkan di negara seperti India dan Brasil, yang terbukti memberikan dampak sosial dan ekonomi positif.
Namun menurut JSI, penerapan MBG di Indonesia tidak bisa disamakan begitu saja tanpa memahami kondisi geografis, sosial, dan tata kelola daerah yang sangat beragam.
“Bapak Presiden seharusnya terlebih dahulu memahami peta sosial dan geografis Indonesia. Jika tidak, MBG hanya akan menjadi program buang-buang anggaran dan tidak selaras dengan Asta Cita Presiden,” tegas Toifur kepada sejumlah media, kamis 8 Januari 2026.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa MBG bukan hanya untuk meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga untuk menggerakkan ekonomi daerah, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM. Namun, JSI menilai narasi tersebut tidak sepenuhnya berjalan efektif di lapangan.
“Menurut kami, program ini justru berpotensi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan tidak berdampak nyata bagi masyarakat luas, lebih khusus Anak bangsa” lanjutnya.
Berdasarkan temuan dan informasi yang diterima JSI, program MBG dinilai berpotensi menimbulkan tiga persoalan serius, yakni:
1. Ekonomi Berisiko Stagnan
Program MBG diduga membuka ruang bagi praktik pengambilan keuntungan oleh oknum tertentu dengan cara mengurangi alokasi anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi pemenuhan gizi anak.
Akibatnya, manfaat ekonomi hanya berputar di kelompok terbatas.
2. Merusak Program Prioritas Negara
Besarnya anggaran MBG berpotensi menggerus alokasi APBN untuk program strategis lain yang juga menyentuh kepentingan rakyat. Negara dikhawatirkan kehilangan banyak program prioritas akibat pembiayaan MBG yang tidak terkontrol.
3. Mengancam Gizi Anak Bangsa
Dalam praktiknya, MBG justru menuai kritik karena ditemukan makanan basi, menu tidak layak konsumsi, dan tidak memenuhi standar gizi.
Gizi buruk, menurut JSI, bisa dipicu oleh salah kelola program makan, terutama ketika menu disusun tanpa perhitungan ilmiah dari ahli gizi. Makanan tampak beragam, namun miskin nutrisi dan berbahaya bagi tumbuh kembang anak.
Atas kondisi tersebut, JSI menilai penghentian sementara Program MBG menjadi langkah paling rasional untuk menyelamatkan keuangan negara sekaligus memastikan kesehatan generasi bangsa ini.
“Kami berharap Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara program ini demi menyelamatkan APBN dan gizi anak bangsa agar tetap sehat dan berkembang,” ujar Toifur.
Lebih lanjut, Toifur sapaan akrabnya juga menegaskan, apabila Program MBG tetap dilanjutkan tanpa evaluasi menyeluruh, pihaknya siap membuka kanal pengaduan publik.
“Kami akan membuka kanal pengaduan untuk memastikan dugaan bahwa hingga 70 persen program mulia Presiden tersebut telah disalahgunakan oleh sebagian oknum,” tutupnya.
Sementara itu, Hingga berita ini dinaikkan, pihak pewarta masih mencari akses guna konfirmasi dan menunggu Hak Jawab Resmi Presiden RI Prabowo Subianto terkait program MBG tersebut. ***
