SUMENEP, NEWS9 – Di tengah jargon keberpihakan terhadap usaha mikro dan pedagang kaki lima (PKL), kehadiran Pemerintah Kabupaten Sumenep justru dipertanyakan.
Bupati Sumenep dinilai absen dari denyut nadi masyarakat kecil yang setiap hari berjibaku demi bertahan hidup.
Alih-alih menguatkan ekonomi rakyat, kebijakan Perdagangan Pasar Minggu justru menegasikan realitas kebutuhan ekonomi warga kecil.
Kegiatan Pasar Minggu yang dikemas seolah-olah sebagai wadah pemberdayaan UMKM, pada praktiknya tidak meningkatkan kesejahteraan pedagang kecil.
Sebaliknya, kebijakan tersebut justru menenggelamkan ekonomi rakyat yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil dagangan harian.
Ironisnya, UMKM dan PKL diarahkan bahkan seolah dipaksa untuk berjualan di area kota hanya pada hari Minggu.
“Logikanya patut dipertanyakan. Kebutuhan dasar keluarga tidak menunggu hari Minggu. Biaya makan, pendidikan anak, listrik, hingga kebutuhan dapur berjalan setiap hari. Lalu, mengapa pedagang kecil harus menunggu satu hari dalam sepekan untuk memperoleh penghasilan,” ujar sejumlah PKL diarea Pasar Minggu, Minggu (25/1).
Lebih parah lagi, di balik Pasar Minggu itu muncul praktik pungutan terhadap PKL yang ingin berjualan.
“Dalih pengelolaan berubah menjadi ladang kepentingan segelintir kelompok. Objeknya jelas ekonomi rakyat kecil. Tujuannya pun terang mengais keuntungan sebesar-besarnya dari keringat pedagang kecil,” jelasnya.
Kondisi itu menegaskan kegagalan pemerintah daerah dalam memahami esensi pemberdayaan ekonomi lokal.
“Seharusnya, pemerintah hadir menyediakan ruang usaha yang layak dan berkelanjutan. Bukan hanya satu hari dalam seminggu, melainkan setiap hari. Bukan dengan pungutan, tetapi dengan perlindungan dan dukungan nyata,” tegasnya.
Sementara, masyarakat tidak menuntut janji manis. Yang dibutuhkan adalah kebijakan konkret, penyediaan lahan strategis bagi PKL dan UMKM, titik sentral ekonomi rakyat yang jelas, serta suntikan modal usaha agar roda ekonomi kecil terus berputar.
Kendati itu, gagasan itulah yang seharusnya menjadi prioritas, bukan sekadar acara seremonial yang membungkus ketimpangan.
“Jika pemerintah daerah benar-benar berpihak pada ekonomi rakyat kecil, maka kebijakan setengah hati seperti Pasar Minggu perlu dievaluasi total. Tanpa keberanian berpihak, jargon UMKM hanya akan menjadi slogan kosong sementara rakyat kecil terus terhimpit dan dibiarkan berjuang sendiri,” tandasnya. ***
