SUMENEP, NEWS9 – Program unggulan Presiden Prabowo Subianto Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digembar-gemborkan sebagai solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia, justru menyisakan ironi pahit di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Di balik food tray makan gratis untuk siswa, usaha kecil di sekitar sekolah satu per satu tumbang.
Kisnawati, salah satu warga Sumenep yang menggantungkan hidup dari berjualan makanan di lingkungan sekolah, mengaku program MBG menjadi mimpi buruk bagi pelaku usaha mikro.
Menurutnya, kebijakan yang diklaim berpihak pada rakyat itu tak lebih dari program elitis yang mematikan denyut ekonomi kecil.
“Seolah-olah Presiden sangat peduli pada anak sekolah. Tapi kenyataannya, kami yang jualan nasi di sekolah langsung mati. Anak-anak tidak beli lagi, karena sudah dapat makan gratis. Lalu kami mau hidup dari mana,” ujarnya, Jumat (6/2).
Sebelum MBG berjalan, Kisnawati bisa menghabiskan hingga lima kilogram beras setiap hari. Dagangannya diborong para siswa, cukup untuk menopang kebutuhan dasar keluarga. Kini, dapurnya nyaris tidak lagi mengepul.
“Sekarang masak saja percuma. Jualan tidak laku. Ekonomi keluarga berantakan. Anak kami yang biasanya jajan, sekarang tidak bisa apa-apa. Kalau begini, apakah ini namanya program pro-rakyat atau pembunuh ekonomi rakyat kecil,” tegasnya.
Dia menilai kebijakan MBG dibuat tanpa empati dan tanpa kajian dampak sosial ekonomi di akar rumput.
Negara dinilai terlalu mudah mengklaim keberhasilan program, tapi abai terhadap korban kebijakan para pedagang kecil yang selama ini justru menopang ekosistem sekolah.
“Harusnya Presiden berpikir logis. Jangan seenaknya bikin kebijakan yang menguntungkan kelompok pengusaha katering besar, tapi mematikan usaha kecil rakyat. Kami ini bukan angka statistik,” sindirnya.
Kisnawati juga mempertanyakan beban anggaran negara. Program MBG yang berjalan setiap hari disebut menyedot triliunan rupiah dari APBN, di tengah narasi pemerintah soal efisiensi anggaran.
“Setiap hari negara keluar uang hanya untuk makan. Triliunan. Tapi bantuan sosial ke masyarakat saja tiga bulan sekali. Ini efisiensi versi siapa,” terangnya.
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis kini bukan hanya soal gizi anak sekolah, tetapi juga soal keadilan kebijakan.
“Di Sumenep, MBG telah membuka satu pertanyaan besar siapa yang sebenarnya dikorbankan demi pencitraan program nasional,” tandasnya. ***
