SURABAYA, NEWS9 – Peringatan Hari Sumpah Pemuda semestinya menjadi momentum untuk membangkitkan kesadaran kritis, memperkuat semangat kebangsaan, dan mendorong peran nyata generasi muda.
Pelaksanaan kegiatan peringatan di lingkungan Polda Jawa Timur justru menuai kritik dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur karena dinilai lebih menonjolkan hiburan dan goyang-goyang daripada substansi perjuangan pemuda.
Kritik tersebut disampaikan M. Shohir, Ketua Badko HMI Jatim Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP).
Dia menilai terdapat kontras antara dinamika gerakan pemuda di Jakarta yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi dengan kegiatan peringatan Sumpah Pemuda di Jawa Timur yang menurutnya lebih berorientasi pada hiburan.
“Di saat pemuda di ibu kota Jakarta turun ke jalan menyuarakan aspirasi dan substansi kebangsaan, Polda Jawa Timur justru menyuguhkan hiburan seremonial yang berpotensi mengikis nilai moral pemuda dan santri,” ujar Shohir.
Menurutnya, peringatan Sumpah Pemuda tidak seharusnya berhenti pada seremoni tahunan.
Momentum bersejarah tersebut perlu dihidupkan melalui ruang dialog, diskusi kebangsaan, penguatan intelektualitas, serta kegiatan yang mendorong anak muda berani menyampaikan gagasan dan mengawasi kebijakan publik.
Shohir juga menyoroti sesi hiburan berupa goyang-goyang yang dinilainya tidak sejalan dengan nilai yang semestinya ditanamkan dalam pembinaan pemuda dan santri di Jawa Timur.
“Sesi goyang-goyang dengan lagu yang tidak bernuansa religi sangat berpotensi merusak fondasi nilai moralitas yang sudah ditanamkan oleh ulama, kiai, dan tokoh agama di Jawa Timur,” tegasnya.
Dia berpandangan bahwa kegiatan yang melibatkan institusi kepolisian semestinya mampu menghadirkan teladan sekaligus ruang pendidikan kebangsaan.
Hiburan, menurutnya, bukan persoalan utama, tetapi perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak menggeser pesan historis Sumpah Pemuda.
Pandangan tersebut sejalan dengan semangat pemikiran Tan Malaka dalam Madilog, yang menekankan pentingnya nalar kritis dan cara berpikir rasional.
Gagasan dalam Aksi Massa juga dapat menjadi bahan refleksi tentang arti gerakan kolektif dalam memperjuangkan perubahan sosial.
Kedua karya itu relevan sebagai perspektif untuk mengingatkan bahwa pemuda tidak cukup hanya menjadi penonton dalam kehidupan berbangsa, tetapi perlu mengambil peran melalui pemikiran dan tindakan nyata.
Sejarah Sumpah Pemuda sendiri memperlihatkan pentingnya kesadaran kolektif dalam membangun identitas kebangsaan. Kajian Keith Foulcher berjudul “Sumpah Pemuda: The Making and Meaning of a Symbol of Indonesian Nationhood” mengulas bagaimana Sumpah Pemuda berkembang menjadi simbol penting bagi pembentukan identitas bangsa Indonesia.
Dalam konteks kehidupan demokrasi, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan juga menjadi salah satu landasan penting dalam melihat peran strategis pemuda dalam pembangunan bangsa.
Shohir menegaskan bahwa peringatan Sumpah Pemuda harus dikembalikan pada semangat awalnya sebagai ruang konsolidasi gagasan, penguatan kepemimpinan, dan dorongan untuk menghadirkan perubahan.
“Peringatan Hari Sumpah Pemuda seharusnya dikembalikan pada ruh aslinya: wadah konsolidasi ide, penguatan kepemimpinan, dan dorongan aksi nyata untuk kemajuan bangsa, bukan sekadar acara seremonial dan panggung hiburan yang mendegradasi moralitas santri dan kesadaran kritis pemuda,” ujarnya.
Kritik Badko HMI Jatim tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan peringatan Sumpah Pemuda tidak semata-mata diukur dari kemeriahan acara, melainkan juga dari nilai, gagasan, dan dampak yang ditinggalkan bagi generasi muda.
Ruang klarifikasi dari Polda Jawa Timur tetap diperlukan agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai konsep dan tujuan kegiatan tersebut. ***
Penulis : Nola
Editor : Seno CS
Sumber Berita: https://News9.id
