SUMENEP, NEWS9 – Aktivitas pengerukan tanah di Dusun Cecek, Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, mulai mendapat perhatian aparat penegak hukum.
Kapolsek Prenduan, AKP Hudi Susilo, S.H., menyatakan akan melakukan pengecekan langsung menyusul informasi pemberitaan terkait aktivitas pengerukan yang dikhawatirkan berdampak terhadap keselamatan warga dan kondisi lingkungan.
Komitmen tersebut disampaikan Kapolsek Prenduan saat dikonfirmasi redaksi News9.id, pada Jumat (6/11/2026).
“Saya cek, Mas. Terima kasih infonya. Nanti saya cek dulu,” jawab singkat AKP Hudi Susilo.
Sikap dan langkah tersebut diharapkan tidak berhenti sebatas respons atas pemberitaan.
Aparat perlu memastikan secara langsung apakah aktivitas pengerukan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum, termasuk aspek perizinan dan keselamatan lingkungan.
Sebelumnya, Kepala Desa Prenduan, Eko Wahyudi, mengakui bahwa pemerintah desa bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) pernah memberikan teguran kepada pihak yang melakukan aktivitas pengerukan.
“Iya, dulu kita sudah menegur yang bersangkutan bersama Pak Camat dan Forkopimka lainnya,” tegas Eko Wahyudi saat dikonfirmasi media ini, Jumat (6/11/2026).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, aktivitas yang semula disebut-sebut untuk kepentingan pembangunan toko itu diduga berkembang menjadi kegiatan pengerukan sekaligus penjualan material tanah secara berkelanjutan.
Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Lokasi pengerukan berada tepat di sisi jalan raya, sementara kondisi lahan memiliki perbedaan ketinggian cukup signifikan dari permukaan jalan aspal.
Berdasarkan keterangan warga, bidang tanah pertama yang disebut milik seseorang berinisial SM memiliki ketinggian sekitar tiga meter dari permukaan jalan.
“Tanah hasil pengerukan kemudian dijual kepada pihak yang membutuhkan dengan harga Rp125 ribu per satu pikap,” ungkap salah seorang warga kepada media ini, Rabu (4/11/2026).
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kestabilan tanah, terutama apabila pengerukan dilakukan tanpa memperhitungkan kemiringan lereng, sistem drainase, serta jarak aman dari badan jalan dan permukiman.
Warga khawatir, apabila terjadi longsor, dampaknya tidak hanya mengancam rumah dan keselamatan penduduk, tetapi juga berpotensi merusak akses jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Pragaan dengan wilayah Guluk-Guluk dan Ganding.
Padahal, ruas jalan tersebut merupakan jalur vital bagi mobilitas masyarakat, aktivitas perekonomian, transportasi, hingga pelayanan publik.
Di tengah kekhawatiran tersebut, warga mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah tidak hanya melakukan pengecekan secara administratif, tetapi juga pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi lapangan.
Sejumlah aspek yang dinilai perlu ditelusuri meliputi legalitas kegiatan pengerukan, dokumen perizinan, kesesuaian pemanfaatan lahan, serta kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup dan pertambangan.
Selain itu, pemeriksaan teknis mengenai kestabilan tanah dan kondisi lereng harus segera dilakukan oleh instansi yang memiliki kompetensi.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan jarak pengerukan dari badan jalan dan permukiman warga.
Langkah tersebut penting untuk mengetahui tingkat risiko sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya bencana.
Warga meminta aktivitas pengerukan dihentikan sementara sampai seluruh aspek legalitas dan keselamatan benar-benar dipastikan.
“Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah harus mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mengamankan atau menutup lokasi apabila diperlukan,” pungkasnya.
Hingga berita ini kembali diterbitkan, redaksi News9 belum memperoleh keterangan resmi dari pemilik lahan karena keterbatasan akses komunikasi. ***
Penulis : Seno
Editor : Redaksi
Sumber Berita: https://News9.id
