SUMENEP, NEWS9 – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui rapat dengar pendapat (RDP) di kantor DPRD setempat, pada Sabtu (7/3/2026).
Evaluasi itu menjadi sinyal tegas DPRD agar BUMD tidak sekadar berjalan, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, H. Masdawi, menegaskan bahwa RDP dilakukan untuk mengukur kinerja sekaligus memastikan kesiapan layanan BUMD, terutama menjelang momentum arus mudik.
Sorotan utama diarahkan kepada PT Sumekar yang saat ini dipimpin manajemen baru. DPRD secara terbuka memberikan peringatan keras terkait kesiapan armada kapal.
“Kami melakukan evaluasi BUMD, termasuk PT Sumekar yang pejabatnya baru. Kami memberikan warning dan meminta penjelasan soal kesiapan kapal menjelang mudik,” tegas Masdawi.
Menurutnya, kesiapan armada bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat, khususnya pengguna transportasi laut di wilayah kepulauan.
“Harus ada jaminan kapal layak dan aman, agar masyarakat merasa terlindungi saat mudik,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD mencatat adanya perbaikan dalam kinerja PD Sumekar dalam beberapa waktu terakhir. Namun, perbaikan tersebut dinilai belum cukup dan masih membutuhkan optimalisasi.
“Mulai membaik, tapi belum maksimal. Masih perlu didorong lebih serius,” katanya.
Tidak hanya itu, Komisi II juga menyoroti PT Wira Usaha Sumekar (WUS) yang dinilai belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap PAD.
Sebaliknya, dua BUMD lainnya, yakni BPRS Bhakti Sumekar dan PDAM Sumenep, dinilai memiliki performa lebih stabil dan mampu menyumbang PAD secara konsisten.
“BPRS dan PDAM relatif baik, kontribusinya terhadap PAD cukup besar,” ungkap Masdawi.
Sebagai langkah perbaikan, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada seluruh BUMD. Salah satunya adalah kewajiban menyusun business plan yang matang dan terukur.
“BUMD harus punya perencanaan bisnis yang jelas dan serius meningkatkan pendapatan daerah,” tegasnya lagi.
Selain itu, isu transparansi keuangan juga menjadi perhatian utama. DPRD meminta seluruh BUMD menerapkan audit rutin setiap tahun guna memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
“Kami ingatkan agar neraca keuangan benar-benar transparan, salah satunya melalui audit tahunan,” pungkasnya. ***
