SUMENEP, NEWS9 – Baru sekitar tiga hari berada di wilayah kepulauan, Camat Ainul Yaqin, disebut telah kembali ke daratan setelah menggelar musyawarah kecamatan.
Kondisi itu menuai kritik dari Anggota DPRD Kabupaten Sumenep asal Kepulauan Masalembu, Ahmad Juhairi.
Dia menilai keberadaan camat di wilayah kepulauan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut kehadiran pemerintah dalam melayani masyarakat.
“Ini sangat memprihatinkan. Baru tiga hari berada di Masalembu sudah berangkat ke daratan,” tegas Juhairi, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan pejabat yang ditempatkan di wilayah kepulauan benar-benar memiliki komitmen menjalankan tugas secara maksimal.
Sebab, kata Juhairi, karakteristik wilayah kepulauan memiliki tantangan pelayanan publik yang berbeda dengan wilayah daratan.
“Kami meminta kepada pihak berwenang, khususnya Bupati, agar jangan menempatkan orang yang tidak punya komitmen untuk menjalankan pemerintahan secara baik dan maksimal, apalagi di kepulauan,” ujarnya.
Juhairi menilai, apabila seorang camat meninggalkan wilayah tugas tanpa alasan yang jelas dan tanpa kepentingan kedinasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekecewaan masyarakat.
“Perilaku meninggalkan tempat tugas tanpa ada alasan yang jelas hanya akan mencoreng nama baik bupati sendiri. Lebih-lebih pemerintahan kabupaten yang memiliki slogan Bismillah Melayani,” katanya.
Dia menegaskan, Camat Masalembu memiliki posisi strategis sebagai representasi Pemerintah Kabupaten Sumenep di wilayah kepulauan.
“Sebagaimana kita tahu, di kepulauan banyak persoalan yang membutuhkan kehadiran dan fasilitasi seorang camat sebagai representasi keberadaan pemerintah kabupaten,” jelasnya.
Juhairi bahkan meminta evaluasi serius terhadap penugasan Ainul Yaqin apabila dinilai tidak mampu menjalankan tugas utamanya secara maksimal.
“Kalau camat yang ditugaskan tidak mampu melakukan tugas utama tersebut secara maksimal, tidak perlu dilanjutkan penugasannya,” tegasnya.
Dia juga menyinggung rekam jejak Ainul Yaqin ketika sebelumnya bertugas sebagai sekretaris camat maupun penjabat kepala desa.
Menurut Juhairi, pada masa tersebut terdapat persoalan terkait keberadaan yang bersangkutan di tempat tugas.
“Masyarakat tahu betul, pada saat yang bersangkutan ditugaskan sebagai Sekcam dan Penjabat Kepala Desa saja sudah sering meninggalkan tempat tugas. Ini malah diangkat menjadi camat,” ungkapnya.
Bagi Juhairi, jika persoalan tersebut benar terjadi, maka perlu menjadi bahan evaluasi serius oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Jangan sampai kebijakan penempatan pejabat justru mengabaikan kebutuhan masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan.
“Ini sungguh sangat bertentangan dengan nurani publik dan menyakiti perasaan masyarakat Masalembu,” terangnya.
Dia meminta Bupati Sumenep tidak ragu melakukan evaluasi terhadap bawahannya apabila ditemukan pelanggaran kedisiplinan atau ketidakmampuan menjalankan tugas.
“Bupati jangan hanya karena ingin memberikan kenyamanan kepada orang-orang tertentu, lalu kepentingan rakyat dan visi besar Bismillah Melayani dikorbankan,” tegas Juhairi.
Dia juga mendorong adanya tindakan tegas terhadap camat yang terbukti berulang kali meninggalkan wilayah penugasannya tanpa alasan kedinasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Bupati harus berani bertindak tegas kepada bawahannya. Jangan ragu memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada camat yang terbukti sering meninggalkan wilayah penugasannya,” tandasnya.
Sementara itu, Camat Masalembu Ainul Yaqin saat dikonfirmasi melalui WhatsApp terkait kritik tersebut belum memberikan penjelasan secara rinci.
Dia hanya menyampaikan bahwa persoalan tersebut akan dijelaskan melalui kegiatan yang dilaksanakannya.
“Penjelasannya lewat kegiatan ya Mas. Bersabar,” jawabnya singkat.
Hingga berita ini diterbitkan lagi, belum ada penjelasan lebih lanjut dari Camat Masalembu mengenai alasan kepulangannya ke daratan maupun agenda kedinasan yang mendasarinya. ***
Penulis : Nola
Editor : Seno CS
Sumber Berita: https://News9.id
