Trotoar dan Bahu Jalan Jadi Lapak PKL, Tata Kota Sumenep yang Gagal Menata

- Editorial Team

Rabu, 7 Oktober 2026 - 16:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: PKL terlihat di depan MAN Sumenep, Jalan KH. Agus Salim, Desa Pangarangan, @by_News9.id

FOTO: PKL terlihat di depan MAN Sumenep, Jalan KH. Agus Salim, Desa Pangarangan, @by_News9.id

SUMENEP, NEWS9 – Wajah tata kelola ruang publik di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali terlihat amburadul.

Trotoar yang semestinya menjadi hak pejalan kaki justru berubah fungsi menjadi lapak pedagang kaki lima (PKL).

Kondisi tersebut terlihat di depan MAN Sumenep, Jalan KH. Agus Salim, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep.

Trotoar yang seharusnya menjadi jalur aman bagi pejalan kaki kini dipenuhi aktivitas perdagangan, bahkan sejumlah lapak dan rombong berdiri di atas ruang yang semestinya steril dari aktivitas jual beli.

Kondisi itu dinilai bukan sekadar persoalan estetika kota. Lebih jauh, penggunaan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berjualan berpotensi mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Tokoh masyarakat, Moh Fadil, mengatakan keluhan masyarakat terhadap keberadaan PKL di trotoar sudah cukup banyak.

Menurutnya, pejalan kaki terpaksa kehilangan ruang karena trotoar telah beralih fungsi menjadi tempat berdagang.

“Trotoar di depan MAN, Jalan KH. Agus Salim, nyaris sempurna beralih fungsi. Bukan lagi menjadi sarana pejalan kaki, tetapi justru dijadikan tempat berjualan,” ungkapnya, Rabu (7/10/2026).

Fadil menegaskan, kritik terhadap keberadaan PKL bukan berarti melarang masyarakat mencari nafkah.

Baca Juga:  Babinsa Besuk Dukung Pelayanan Kesehatan di Posyandu Matahari Demi Balita Sehat 

Namun, aktivitas ekonomi semestinya tidak dilakukan dengan mengambil hak pengguna fasilitas publik.

“Bukan melarang orang berjualan. Tetapi jangan menggunakan trotoar yang bukan haknya untuk berdagang. Kalau trotoar dikuasai PKL, lalu pejalan kaki harus lewat mana,” tegasnya.

Menurut dia, persoalan tersebut semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda).

Ironisnya, keberadaan PKL yang semakin menjamur di sejumlah titik kota justru memunculkan kesan lemahnya pengawasan dan penertiban.

Baca Juga:  Demo Tolak UU TNI di Malang Berujung Ricuh, Gedung DPRD Alami Kerusakan 

Ketika trotoar berubah menjadi lapak, menurut dia, fungsi ruang publik pun perlahan kehilangan makna.

“Kenapa pemerintah daerah, khususnya Satpol PP, membiarkan pedagang semakin liar. Masyarakat terganggu, pejalan kaki kesulitan, bahkan aktivitas kendaraan ikut terdampak,” ujarnya.

Fadil bahkan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengelola tata kota.

Menurutnya, menjamurnya PKL di atas trotoar di berbagai sudut kota menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah kecil.

“Masyarakat sangat memperhatikan kondisi PKL yang semakin liar. Di sejumlah sudut kota, trotoar dipenuhi gerobak dan rombong pedagang. Kalau ini terus dibiarkan tanpa tindakan, preseden buruk bagi tata kelola Kota Sumenep,” jelasnya.

Trotoar dibangun untuk memberikan ruang aman bagi pejalan kaki, bukan untuk menjadi perpanjangan toko maupun tempat berdirinya lapak dagangan.

“Jika pemerintah membiarkan fungsi trotoar terus berubah, maka yang hilang bukan hanya keindahan kota, tetapi juga hak dasar masyarakat untuk menggunakan fasilitas publik secara aman dan nyaman,” tegasnya.

Di sisi lain, penertiban PKL tentu tidak cukup hanya dengan pendekatan represif.

Baca Juga:  DPRD Sumenep Kupas 3 Raperda 2026, Fraksi-Fraksi Lempar Catatan Kritis

Pemerintah juga dituntut menyediakan solusi berupa lokasi berdagang yang layak, tertata, dan tidak merampas ruang publik.

Namun, tanpa pengawasan yang konsisten, kebijakan penataan hanya akan menjadi dokumen tanpa daya.

Sementara itu, penegak Perda, Nurus Dahri, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp terkait kondisi PKL di beberapa titik di Sumenep, pesan yang dikirim hanya dibaca tanpa memberikan jawaban.

“Sikap bungkam tersebut semakin menyisakan pertanyaan apakah pemerintah memang tidak melihat persoalan ini, atau justru memilih membiarkannya,” tandas Fadil. ***

Facebook Comments Box

Penulis : Nola

Editor : Seno CS

Sumber Berita: https://News9.id

Follow WhatsApp Channel news9.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dinas Perikanan dan PTPN I Regional 5 Dorong Konservasi Berkelanjutan
BPBD Sumenep Petakan 5 Kecamatan Rawan Longsor dan 6 Wilayah Berpotensi Banjir
Dukung Program 1 Rumah 1 Pohon, Pemdes Ngepeh Bagikan 180 Bibit Alpukat Miki Bersertifikat
Peringati Milad ke-114, PDM Sumenep Ajak Kader Perkuat Persatuan Bangsa
BAM Jatim Siapkan Kanal Aduan Kekerasan Perempuan
Jajanan Bermuatan Judi Menyusup ke Sekolah, Dewan Pendidikan Sampang Desak Disdik Bertindak
Operasi Zebra Semeru 2026, Kapolresta Sumenep: Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Prioritas
Kembali Pimpin PWI Jatim, Lutfi Hakim Prioritaskan Pemerataan Kompetensi Wartawan
Berita ini 59 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 12:50 WIB

Dinas Perikanan dan PTPN I Regional 5 Dorong Konservasi Berkelanjutan

Jumat, 20 November 2026 - 13:29 WIB

BPBD Sumenep Petakan 5 Kecamatan Rawan Longsor dan 6 Wilayah Berpotensi Banjir

Jumat, 20 November 2026 - 09:20 WIB

Dukung Program 1 Rumah 1 Pohon, Pemdes Ngepeh Bagikan 180 Bibit Alpukat Miki Bersertifikat

Rabu, 18 November 2026 - 21:54 WIB

Peringati Milad ke-114, PDM Sumenep Ajak Kader Perkuat Persatuan Bangsa

Selasa, 17 November 2026 - 18:34 WIB

BAM Jatim Siapkan Kanal Aduan Kekerasan Perempuan

Berita Terbaru

FOTO: Kondisi atap pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Lalangon. @by_News9.id

PERISTIWA

Rp1,6 Miliar untuk KDMP Lalangon, Atap Sudah Hancur

Sabtu, 21 Nov 2026 - 09:21 WIB