SUMENEP, News9 – Baru-baru ini, lagu “Je’ Rep Ngarep Pessena Calon” menjadi bahan perbincangan hangat di tengah masyarakat, Selasa, 19 November 2024.
Liriknya menggelitik, tapi memancing diskusi mendalam tentang fenomena “bantuan sosial” yang kerap diasosiasikan dengan politik uang.
Saya kira lagu tersebut salah alamat ketika ditujukan pada calon lain karena dalam syair lagu “je’ rep ngarep pessena calon” bisa diartikan tertuju pada calon yang didukung sendiri karena dugaan saya calon yang didukung tidak punya uang.
Namun, mari kita kupas persoalan ini dengan kepala dingin.
Pertama, soal derma. Tidak sedikit figur publik yang dikenal murah hati, bahkan sebelum memasuki dunia politik. Fauzi, misalnya, memiliki reputasi sebagai sosok dermawan jauh sebelum menjabat.
Apakah kedermawanan ini harus dihentikan hanya karena beliau mencalonkan diri sebagai bupati? Tentunya tidak.
Jangan sampai kita terlalu cepat menuduh bahwa setiap pemberian amplop atau bantuan adalah bagian dari praktik politik uang, apalagi jika tidak ada unsur paksaan atau tekanan.
Hal serupa juga berlaku pada Said. Sosok yang dikenal dekat dengan masyarakat ini dianggap sedang “membeli suara” karena memberikan amplop kepada warga.
Benarkah demikian? Dalam sistem demokrasi, memilih adalah hak setiap warga negara yang bersifat rahasia.
Tidak ada yang bisa memastikan pilihan seseorang di dalam bilik suara. Kalau kemudian warga memilih Said atau Fauzi, bisa jadi itu bentuk rasa terima kasih, bukan hasil paksaan.
Namun, di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih kritis. Tidak semua pemberian harus diterima mentah-mentah tanpa memeriksa niat di baliknya.
Perlu ada garis tegas antara kedermawanan murni dan politik transaksional.
Pemberian yang disertai tekanan atau iming-iming tertentu jelas melanggar prinsip demokrasi.
Tapi jika bantuan tersebut diberikan tanpa syarat dan tidak ada ancaman, apakah itu salah?
Apa yang sebenarnya salah adalah sikap saling curiga yang berlebihan.
Kebencian dan prasangka buruk seringkali membuat kita kehilangan esensi dari demokrasi itu sendiri, memilih secara rasional berdasarkan rekam jejak dan visi calon.
Mari belajar berpikir positif dan membangun budaya politik yang sehat.
Jika ada kecurigaan, pastikan itu didasarkan pada bukti yang kuat, bukan sekadar dugaan.
Dan bagi para kandidat, tunjukkan bahwa niat baik untuk membantu masyarakat tidak bersifat musiman atau hanya muncul saat pilkada tiba.
Demokrasi membutuhkan kedewasaan semua pihak, kandidat yang jujur, pemilih yang cerdas, dan masyarakat yang berpikiran terbuka.
Hanya dengan cara ini, kita bisa mendorong pemilu yang damai dan bermartabat. ***
