SUMENEP, NEWS9 – Bupati Sumenep diingatkan agar tidak membuka ruang sedikit pun terhadap praktik jual beli jabatan dalam proses mutasi dan promosi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Peringatan tegas itu disampaikan Penyuluh Antikorupsi tersertifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badrul, saat menyampaikan Orasi Refleksi pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Lantai II Kantor Bupati Sumenep.

Dalam orasinya, Badrul menekankan bahwa praktik transaksional dalam pengisian jabatan merupakan pintu masuk utama lahirnya tindak pidana korupsi di daerah.

Ia merujuk pada sederet operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah sepanjang tahun 2025.

“Fakta OTT kepala daerah di tahun 2025 menunjukkan satu benang merah. Salah satu penyebab utamanya adalah praktik jual beli jabatan,” tegas Badrul di hadapan peserta acara, Rabu (24/12/2025).

Secara khusus, dia mengingatkan Bupati Sumenep agar sangat berhati-hati dan konsisten menjaga integritas, terutama dalam pengisian jabatan strategis yang memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.

“Pengisian jabatan tidak boleh transaksional. Mulai dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala OPD, hingga eselon III dan IV harus berbasis kompetensi, integritas, dan transparansi,” ujarnya.

Menurut Badrul, pengisian jabatan yang tidak objektif dan sarat kepentingan berpotensi mendorong penyalahgunaan wewenang, memperlemah sistem pengawasan internal, serta berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

Peringatan tersebut disampaikan di hadapan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta perwakilan kepala sekolah negeri se-Kabupaten Sumenep yang hadir dalam peringatan Hakordia 2025.

Melalui momentum Hakordia, Badrul mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sumenep untuk menjadikan tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi” bukan sekadar slogan seremonial, melainkan komitmen nyata dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas.