Badko HMI Apresiasi Kebijakan Pemprov Jatim Terkait Ijazah Karyawan yang Ditahan Perusahaan

- Editorial Team

Rabu, 23 April 2025 - 08:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur. @by_News9.id

Foto: Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur. @by_News9.id

SURABAYA, NEWS9 – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani kasus penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebelumnya mengumumkan bahwa Pemprov Jatim siap menerbitkan ulang ijazah bagi para pekerja yang terdampak, khususnya lulusan SMA/SMK yang berada di bawah kewenangan provinsi. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak-hak pekerja.

“BADKO HMI Jatim mendukung penuh langkah Pemprov Jatim. Penahanan ijazah merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tapi juga mencederai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan,” tegas Ketua Umum BADKO HMI Jatim, Yusfan Firdaus, dalam keterangannya, Senin (21/4).

Yusfan menyebutkan, praktik penahanan ijazah telah melanggar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2016 Pasal 42, yang secara tegas melarang pengusaha menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan kerja.

“Ada ancaman pidana hingga enam bulan kurungan atau denda maksimal Rp 50 juta bagi pelaku pelanggaran,” jelasnya.

Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan adalah UD Sentoso Seal, milik keluarga pebisnis Jan Hwa Diana, yang diduga telah menahan ijazah puluhan karyawannya.

Baca Juga:  Bersama Babinsa, Pemuda dan Warga Dusun Manggisan Bergerak untuk Lingkungan Sehat

Perusahaan tersebut juga diketahui tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun Tanda Daftar Gudang (TDG).

BADKO HMI Jatim mendorong penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tegas.

“Pekerja harus mendapatkan kembali haknya. Negara tidak boleh kalah dengan oknum pengusaha yang semena-mena,” tambah Yusfan.

Langkah strategis Pemprov Jatim ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan pada kaum pekerja dan menjadi preseden penting dalam upaya perlindungan tenaga kerja di Indonesia. ***

Baca Juga:  Simbol Kesederhanaan, Pejabat Sumenep Adu Kreasi Mie Goreng
Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel news9.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dinas Perikanan dan PTPN I Regional 5 Dorong Konservasi Berkelanjutan
BPBD Sumenep Petakan 5 Kecamatan Rawan Longsor dan 6 Wilayah Berpotensi Banjir
Dukung Program 1 Rumah 1 Pohon, Pemdes Ngepeh Bagikan 180 Bibit Alpukat Miki Bersertifikat
Peringati Milad ke-114, PDM Sumenep Ajak Kader Perkuat Persatuan Bangsa
BAM Jatim Siapkan Kanal Aduan Kekerasan Perempuan
Jajanan Bermuatan Judi Menyusup ke Sekolah, Dewan Pendidikan Sampang Desak Disdik Bertindak
Operasi Zebra Semeru 2026, Kapolresta Sumenep: Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Prioritas
Kembali Pimpin PWI Jatim, Lutfi Hakim Prioritaskan Pemerataan Kompetensi Wartawan
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 12:50 WIB

Dinas Perikanan dan PTPN I Regional 5 Dorong Konservasi Berkelanjutan

Jumat, 20 November 2026 - 13:29 WIB

BPBD Sumenep Petakan 5 Kecamatan Rawan Longsor dan 6 Wilayah Berpotensi Banjir

Jumat, 20 November 2026 - 09:20 WIB

Dukung Program 1 Rumah 1 Pohon, Pemdes Ngepeh Bagikan 180 Bibit Alpukat Miki Bersertifikat

Rabu, 18 November 2026 - 21:54 WIB

Peringati Milad ke-114, PDM Sumenep Ajak Kader Perkuat Persatuan Bangsa

Selasa, 17 November 2026 - 18:34 WIB

BAM Jatim Siapkan Kanal Aduan Kekerasan Perempuan

Berita Terbaru

FOTO: Tim penasihat hukum Supriyadi dan Mulyadi, Sulaisi Abdurrazaq (kiri), @by_News9.id

HUKRIM

Dua Anggota Polsek Masalembu Akan Dilaporkan Pidana

Minggu, 22 Nov 2026 - 20:22 WIB