SAMPANG, NEWS9 – Fenomena maraknya terminal bayangan angkutan antar kecamatan di wilayah Sampang, Madura, Jawa Timur, kian menjadi sorotan publik.
Sejumlah titik di jantung kota kini kerap dijadikan lokasi mangkal (ngetem) para sopir angkutan, memicu keresahan warga dan rawan menimbulkan kemacetan, terutama di hari pasar.
Hasil pantauan tim News9 pada Sabtu (28/6), aktivitas angkutan antar kecamatan terlihat menumpuk di beberapa ruas jalan strategis seperti Jalan Rajawali, Teuku Umar, Wahid Hasyim, hingga Kusuma Bangsa.
Keberadaan angkutan-angkutan ini dinilai menyalahi aturan karena tidak berada di terminal resmi dan kerap memakan badan jalan.
Moh. Farid, seorang aktivis LSM di Sampang, menilai kondisi ini tak bisa dibiarkan terus terjadi.
Menurutnya, selain membuat lalu lintas semrawut, potensi kemacetan pun meningkat, terlebih pada hari pasar yang jatuh setiap Selasa dan Sabtu.
“Jalur-jalur tersebut memang tidak terlalu lebar, sehingga saat angkutan parkir sembarangan, arus kendaraan jadi terhambat. Ini sudah berlangsung cukup lama tanpa ada penertiban yang jelas,” ungkap Farid kepada NEWS9.id.
Farid juga menyoroti tidak difungsikannya Terminal Trunojoyo yang dulunya menjadi tempat resmi bagi angkutan antar kecamatan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
Saat ini, terminal tersebut justru hanya dilewati saja tanpa aktivitas berarti.
Ia pun mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret.
Meski Terminal Trunojoyo merupakan aset milik Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, menurutnya, terminal itu bisa dimanfaatkan sementara untuk menertibkan operasional angkutan yang kini liar di jalanan kota.
“Jika difungsikan kembali, Terminal Trunojoyo bisa memberikan kontribusi pada pendapatan daerah, baik untuk provinsi maupun Kabupaten Sampang,” imbuh Farid.
Menanggapi hal tersebut, seperti dikutib dari Target Hukum, Kasat Lantas Polres Sampang, AKP Sigit Ekan Saudi, SH, MM, menegaskan bahwa upaya penertiban memang menjadi tanggung jawab bersama.
Ia mengakui hingga saat ini belum tersedia lahan alternatif yang memadai untuk menampung seluruh angkutan antar kecamatan.
“Penertiban membutuhkan koordinasi lintas sektor. Kita berharap Pemkab Sampang segera mengambil langkah, sebab keberadaan terminal bayangan ini memang sudah cukup mengganggu,” ujar AKP Sigit.
Permasalahan transportasi lokal ini menjadi ujian tersendiri bagi komitmen pemerintah dalam menata ulang sistem angkutan publik yang lebih tertib, aman, dan terstruktur.
Penataan terminal bukan hanya soal kenyamanan, namun juga menyangkut keselamatan pengguna jalan dan kelangsungan ekonomi kota. ***
