SAMPANG, NEWS9 – Suasana panas mewarnai audiensi ratusan pesilat dari 16 perguruan silat yang tergabung dalam Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, saat mereka mendatangi kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat, Selasa (8/7).
Aksi itu dilatari kekecewaan mendalam setelah cabang olahraga pencak silat tidak didaftarkan untuk tampil dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025.
Ratusan pesilat yang mengenakan pakaian kebesaran perguruan masing-masing, membawa bendera dan poster bertuliskan kritik tajam seperti “KONI Tutup, Mana Janjimu”, “Yang Disiapkan Tak Diberangkatkan”, dan “Latihan Siap, Keberangkatan Gagal”.
Mereka memulai long march dari depan gedung DPRD Sampang di Jalan Wijaya Kusuma menuju kantor KONI di Jalan Wahid Hasyim.
Aksi itu berlangsung tertib di bawah penjagaan ketat aparat keamanan. Di aula KONI, rombongan diterima oleh Ketua KONI Sampang H. Wasik, Wakil Ketua Imam Sanusi, dan Wakil Sekretaris Yusuf.
Pihak IPSI diwakili oleh Sekretaris Moh. Syaiful Arif, S.Pd. beserta jajaran pelatih dan pengurus perguruan.
Dalam forum audiensi yang kemudian berlangsung tegang, Syaiful Arif menyampaikan kronologi proses persiapan atlet pencak silat yang diklaim telah mengikuti tahapan seleksi dan latihan, namun pada akhirnya tidak diberangkatkan.
“Kami telah siap bertanding, tapi justru tak masuk dalam daftar peserta. Ini bukan sekadar kesalahan administratif, ini soal nasib atlet,” ujarnya.
Menanggapi protes tersebut, Ketua KONI Sampang H. Wasik membantah tudingan diskriminasi terhadap cabang pencak silat.
Ia menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan ruang kepada IPSI untuk mengikuti proses pendaftaran, namun proses itu tidak ditindaklanjuti hingga batas akhir.
“Keputusan akhir ada di KONI Jatim sebagai pelaksana Porprov. Kami hanya fasilitator,” katanya.
Namun pernyataan itu memicu amarah Koordinator Binpres IPSI Sampang, H. Mahya Y, yang langsung menggebrak meja dan menuding KONI Sampang tidak kooperatif.
“Anda bohong! IPSI Jatim menyatakan bisa ikut asal ada rekomendasi KONI Sampang. Tapi waktu kami cari Ketua KONI, beliau tidak di kantor dan ponselnya tak aktif,” teriak Mahya Y yang juga Wakil Ketua PS Jokotole.
Ia juga mempertanyakan legalitas atlet cabor lain yang berlatar belakang pencak silat, namun tetap diberangkatkan tanpa melalui izin IPSI Sampang.
Situasi sempat memanas sebelum akhirnya diredam oleh perwakilan dari Perguruan Silat Lembayung Senja (LS) Ketapang, Marnalam, yang mengajak semua pihak kembali pada tujuan awal audiensi.
Ia menekankan pentingnya evaluasi bersama dan memperingatkan agar insiden serupa tidak terulang pada Porprov berikutnya.
“Jika masih terjadi, kami akan turunkan massa yang lebih besar,” ujarnya.
Menanggapi desakan tersebut, H. Wasik mengakui adanya kekurangan dan menyampaikan permintaan maaf.
Ia pun menjanjikan pencak silat akan kembali mendapat ruang pada Porprov mendatang.
Namun janji itu tak sepenuhnya meredakan kekecewaan para pesilat. Roib, perwakilan dari perguruan PAMUR, tetap menyangsikan kredibilitas KONI.
Ia menilai pemberitahuan soal Talent Scouting dilakukan secara non-prosedural hanya melalui banner, tanpa surat resmi kepada IPSI.
Perdebatan akhirnya dihentikan oleh Wakil Ketua KONI Imam Sanusi yang bertindak sebagai moderator.
Audiensi ditutup tanpa ada keputusan final, namun meninggalkan tanda tanya besar soal transparansi dan keseriusan KONI dalam mengelola pembinaan olahraga daerah. ***
