OPININEWS9 – Awal 2026 di Sumenep tak ditandai dengan gebrakan, melainkan bisik-bisik yang berulang seperti kaset rusak.
Kapan mutasi? Kapan Sekda definitif? Kenapa Bupati jarang terlihat di Sumenep?
Tiga pertanyaan itu tak lagi eksklusif milik warung kopi.
Kabar itu beredar di lorong kantor, ruang rapat, grup WhatsApp ASN, hingga meja redaksi wartawan. Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya nihil.
Wajar bila publik bertanya. Sejak Achmad Fauzi Wongsojudo memasuki periode keduanya, rotasi ASN tak kunjung tiba.
Sejumlah pejabat eselon telah purna, meninggalkan kursi-kursi strategis kosong atau sekadar diisi Pelaksana Tugas jabatan darurat yang terlalu lama dinormalisasi.
Pemkab Sumenep di awal 2026 terasa gelap bukan karena mendung, bukan pula karena listrik padam namun gelap karena arah kehilangan tanda. Birokrasi berjalan seperti lorong panjang tanpa jendela.
Ada langkah, ada suara sepatu ASN yang datang pagi dan pulang sore. Aktivitas hidup. Absen tak pernah kosong. Tapi ke mana semua ini diarahkan, tak banyak yang benar-benar tahu.
Mutasi ASN sejatinya bukan sekadar promosi melaikan mekanisme keadilan, penyegar organisasi, dan pesan moral bahwa kerja keras punya arti. Namun di Sumenep, harapan itu sering kandas di ruang tunggu.
Yang berprestasi belajar diam. Yang biasa-biasa saja, entah bagaimana, justru naik panggung.
Pelan-pelan ASN memahami satu pelajaran pahit, jangan terlalu berharap pada sistem. Cukup bekerja. Jangan banyak bertanya. Karena di sini, pertanyaan sering tak punya alamat jawaban.
Padahal, Sekda adalah pusat gravitasi administrasi. Ia penentu ritme, penyeimbang ego OPD, sekaligus pengambil keputusan teknis paling vital.
Ketika kursi Sekda definitif dibiarkan kosong terlalu lama, yang muncul adalah wilayah abu-abu. Pj Sekda memang ada. Tapi kewenangannya terbatas.
Banyak kebijakan digantung tidak ditolak, tapi juga tidak diselesaikan. Pemerintahan hidup dari keputusan. Keputusan butuh keberanian yang sah.
Tanpa Sekda definitif, birokrasi bukan melambat karena malas, melainkan karena takut salah.
Di saat yang sama, pemimpin daerah justru jarang berada di rumahnya sendiri. Bupati seharusnya paling sering terlihat di Sumenep, bukan sekadar hadir di baliho, baliho prestasi, atau berita acara seremonial.
Ketika pemimpin jarang stay, suasana kantor ikut berubah. OPD menunggu aba-aba. ASN memilih posisi aman. Keputusan penting ditunda menunggu waktu yang dianggap tepat, atau orang yang dianggap berani. Kehadiran pemimpin menenangkan, namun ketidakhadirannya melahirkan tafsir.
Pemkab Sumenep hari ini memang tidak gaduh. Tidak ribut. Tidak konflik terbuka. Namun dalam birokrasi, kesunyian sering jauh lebih berbahaya daripada keributan. Di situlah arah bisa kabur perlahan tanpa ada yang merasa bersalah.
Sumenep tidak kekurangan orang pintar. Tidak kekurangan program. Tidak kekurangan anggaran. Yang kurang hanyalah satu, kejelasan arah dan keberanian mengambil keputusan.
Gelap bukan akhir. Namun jika gelap dibiarkan terlalu lama, ia tak lagi ditakuti dan akan menjadi kebiasaan. Pemerintahan yang terbiasa gelap, pelan-pelan akan lupa seperti apa terang itu bekerja. ***
