Kritik Rakyat Masalembu Jangan Dibunuh dengan Tuduhan Politik

- Editorial Team

Sabtu, 16 Mei 2026 - 13:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: Suara kritis yang muncul dari masyarakat nelayan Pulau Masalembu. @by_News9.id

FOTO: Suara kritis yang muncul dari masyarakat nelayan Pulau Masalembu. @by_News9.id

OPININEWS9 – Belakangan ini, setiap suara kritis yang muncul dari masyarakat Pulau Masalembu seolah selalu diarahkan sebagai bagian dari skenario politik tertentu.

Kritik tentang rusaknya infrastruktur, lemahnya perhatian terhadap nelayan, persoalan listrik, hingga ketertinggalan pembangunan, justru dicurigai sebagai alat untuk menyerang pemerintah.

Cara pandang seperti ini sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Sebab yang diserang bukan lagi substansi persoalan, melainkan niat masyarakat yang menyampaikan kritik.

Rakyat dipaksa percaya bahwa setiap keresahan pasti lahir dari agenda tersembunyi, bukan dari kenyataan hidup yang mereka rasakan sendiri setiap hari.

Padahal kritik publik tidak lahir dari ruang kosong. Jalan rusak di Masalembu bukan cerita karangan. Keterbatasan listrik bukan propaganda. Sulitnya kehidupan nelayan bukan drama politik. Semua itu adalah kenyataan yang dihadapi masyarakat setiap hari.

Ketika rakyat berbicara tentang penderitaan mereka, itu adalah bentuk kepedulian terhadap daerahnya sendiri. Kritik lahir karena masyarakat ingin perubahan, bukan karena sedang menjadi alat kekuasaan pihak tertentu.

Baca Juga:  Aktivis atau Pelacur Moral? Ketika Perlawanan Dijual Murah

Sayangnya, sebagian pihak justru memilih membangun opini bahwa kemarahan rakyat digerakkan oleh aktor politik.

Cara seperti ini bukan menyelesaikan masalah, melainkan mengaburkan akar persoalan. Alih-alih menjawab kritik dengan kerja nyata, energi justru dihabiskan untuk mencari kambing hitam di balik suara rakyat.

Akibatnya sangat berbahaya. Masyarakat menjadi takut berbicara. Rakyat dibuat ragu menyampaikan pendapat karena khawatir dicap memiliki kepentingan politik tertentu.

Ruang dialog menjadi sempit, sementara persoalan di lapangan tetap dibiarkan menumpuk tanpa penyelesaian yang jelas.

Lebih ironis lagi, narasi “ada aktor politik di balik kritik rakyat” secara tidak langsung merendahkan kecerdasan masyarakat itu sendiri. Seolah-olah rakyat Masalembu tidak mampu berpikir dengan kesadarannya sendiri. Seolah-olah masyarakat hanya bisa marah jika diprovokasi pihak lain.

Padahal rakyat Masalembu hidup langsung di tengah kenyataan itu. Mereka melihat sendiri ketimpangan pembangunan.

Baca Juga:  75 Ditangkap, Tapi Langit Belum Hujan Batu

Mereka merasakan sulitnya akses transportasi dan listrik. Mereka memahami bagaimana nelayan sering dibiarkan berjuang sendiri menghadapi kerasnya kehidupan laut.

Kekecewaan masyarakat lahir dari pengalaman hidup yang nyata, bukan sekadar bisikan politik.

Yang lebih menarik, narasi tersebut kadang dibungkus dengan istilah Marhaenisme. Namun jika dicermati lebih dalam, cara berpikir yang selalu mencurigai kritik rakyat justru bertentangan dengan semangat Marhaenisme itu sendiri.

Soekarno tidak pernah mengajarkan rakyat kecil untuk diam terhadap ketidakadilan. Dalam semangat Marhaenisme, rakyat ditempatkan sebagai subjek perjuangan yang memiliki kesadaran politik sendiri, bukan objek yang mudah diperalat oleh elit.

Marhaenisme lahir dari keberanian melihat penderitaan rakyat kecil dan keberanian melawan keadaan yang tidak berpihak kepada mereka.

Karena itu, menyederhanakan kritik masyarakat sebagai permainan elit politik justru bertolak belakang dengan semangat pembebasan yang diajarkan Bung Karno.

Baca Juga:  Media Resilience Theory, Radio Jangkar Kebenaran

Dalam negara demokrasi, kritik bukan ancaman bagi pemerintah. Kritik adalah kontrol sosial agar kekuasaan tetap berjalan di jalur kepentingan rakyat.

Mengkritik pemerintah bukan berarti membenci pemerintah. Menyuarakan keresahan masyarakat juga tidak otomatis berarti menjalankan agenda politik tertentu.

Yang berbahaya justru ketika masyarakat terus diajak curiga terhadap setiap suara kritis, sementara persoalan nyata di lapangan tetap dibiarkan tanpa solusi.

Masyarakat Masalembu tidak membutuhkan narasi yang sibuk mencari “musuh politik” di balik kritik rakyat.

Yang dibutuhkan adalah keberanian menghadapi kenyataan secara jujur, kesediaan mendengar suara masyarakat, dan keberpihakan nyata terhadap kebutuhan rakyat kecil.

Sebab pada akhirnya, rakyat tidak menuntut pidato-pidato indah tentang perjuangan. Rakyat hanya ingin kehidupan yang lebih layak, pembangunan yang adil, perlindungan terhadap nelayan, serta pemerintah yang benar-benar hadir untuk mendengar dan menyelesaikan persoalan mereka. ***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel news9.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Surat AI pada Presiden dan Menhan
TEMPO Berjudi di Madura
Karnaval Agustusan Apa Untungnya Bagi Negara?
Perlunya Memaafkan Rakyat Aceh (?)
Kalau Tidak Berdampak, Bubarkan Saja KOPRI
Kecerdasan Buatan dan ‘kecerdasan’ Para Lansia di Indonesia
Sumenep Kepulauan: Mengganti Nama atau Mengganti Nasib?
Gambaran Konsep Maha Raya Festival Sumenep 2026
Berita ini 34 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 1 Oktober 2026 - 14:50 WIB

Surat AI pada Presiden dan Menhan

Sabtu, 12 September 2026 - 22:52 WIB

TEMPO Berjudi di Madura

Minggu, 16 Agustus 2026 - 15:05 WIB

Karnaval Agustusan Apa Untungnya Bagi Negara?

Minggu, 16 Agustus 2026 - 14:39 WIB

Perlunya Memaafkan Rakyat Aceh (?)

Jumat, 14 Agustus 2026 - 13:52 WIB

Kalau Tidak Berdampak, Bubarkan Saja KOPRI

Berita Terbaru

FOTO: Lokasi Proses Exekusi tanah. @by_News9.id

PERISTIWA

Proses Eksekusi Tanah di Paiton Diwarnai Penolakan

Selasa, 13 Okt 2026 - 10:34 WIB

FOTO: Sulaisi Abdurrazaq, S.H.I., M.I.P., selaku kuasa hukum Mahyuni. @by_News9.id

HUKRIM

Kasus Pohon Siwalan, Tak Ditahan Meski Jadi Tersangka

Sabtu, 10 Okt 2026 - 12:51 WIB