BANYUWANGI, NEWS9 – Forum diskusi bertema “Peran Pemuda Mengkritisi Kebijakan” yang digelar di Auditorium Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Banyuwangi, Senin (8/6), berlangsung dinamis.
Ratusan mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum memadati ruangan untuk mengikuti pemaparan yang disampaikan mantan Presiden Mahasiswa UGM, Tiyo Ardianto.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, beserta sejumlah pejabat daerah.
Kehadiran kepala daerah di tengah forum kritik dan diskusi publik dinilai menjadi bentuk keterbukaan terhadap berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat.
Dalam paparannya, Tiyo menyoroti sejumlah persoalan politik nasional, mulai dari proses demokrasi, praktik politik uang, hingga potensi korupsi yang menurutnya berkaitan erat dengan tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilu.
Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang menurutnya menjadi salah satu momentum penting yang memengaruhi dinamika politik nasional.
Tiyo berpendapat bahwa proses politik harus dibangun di atas prinsip etika dan kepatuhan terhadap aturan agar menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kalau pondasinya dibangun dengan cara yang tidak sesuai aturan dan etika, maka akan sulit menghasilkan pemerintahan yang benar-benar dipercaya masyarakat,” ujar Tiyo di hadapan peserta forum.
Pembahasan kemudian mengarah pada tingginya biaya politik dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada.
Menurut Tiyo, besarnya dana yang beredar selama proses kontestasi politik berpotensi memunculkan persoalan serius ketika kandidat yang terpilih berupaya mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan.
Ia mencontohkan berbagai kebutuhan pembiayaan selama masa kampanye, mulai dari alat peraga, operasional tim, saksi, hingga berbagai aktivitas politik lainnya yang membutuhkan dana besar.
Dalam kesempatan itu, Tiyo juga menyampaikan pandangannya bahwa praktik politik uang menjadi salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia.
Menurutnya, calon pemimpin yang mengeluarkan biaya besar untuk memenangkan pemilihan memiliki risiko lebih besar untuk mencari cara mengembalikan modal tersebut ketika telah menduduki jabatan publik.
“Ketika biaya politik sangat tinggi, maka godaan untuk memanfaatkan jabatan demi mengembalikan modal juga semakin besar. Di situlah potensi korupsi muncul,” katanya.
Tak hanya mengkritisi para elite politik, Tiyo juga mengajak masyarakat untuk melakukan introspeksi.
Ia menilai praktik politik uang tidak akan pernah hilang apabila masih ada masyarakat yang bersedia menerima imbalan dalam bentuk uang atau barang untuk menentukan pilihan politiknya.
Menurutnya, keberhasilan mewujudkan demokrasi yang sehat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan penyelenggara pemilu, tetapi juga seluruh warga negara sebagai pemilih.
Di akhir diskusi, Tiyo mengajak generasi muda untuk lebih kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta aktif mengawal proses demokrasi agar berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Forum tersebut ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung hangat. Sejumlah peserta memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan kritik terkait berbagai persoalan kebijakan publik.
Kehadiran Bupati Banyuwangi dalam forum tersebut menjadi sorotan tersendiri. Di tengah berbagai kritik yang disampaikan narasumber, suasana diskusi tetap berlangsung terbuka dan kondusif.
Bagi banyak peserta, forum itu menjadi ruang dialog yang menunjukkan pentingnya komunikasi antara masyarakat, pemuda, dan pemerintah dalam membangun daerah yang lebih baik. ***
