OPININEWS9 – Membaca judul tulisan ini, mungkin sebagian orang akan langsung marah.
Sebagian lagi mungkin tersenyum karena merasa menemukan pembenaran atas kebenciannya.
Tetapi justru di situlah persoalannya.
Hari ini kita hidup di zaman ketika orang lebih cepat marah daripada membaca.
Lebih cepat membenci daripada memahami.
Lebih cepat menyimpulkan daripada mencari data.
Bangsa ini tidak sedang kekurangan orang yang pandai berteriak. Bangsa ini sedang kekurangan orang yang mau berpikir jernih.
Saya termasuk orang yang sering mengkritik pemerintah. Saya menulis tentang korupsi. Saya mengkritik pejabat yang menyalahgunakan jabatan. Saya menyoroti proyek yang merugikan rakyat. Saya mempertanyakan kebijakan yang menurut saya tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
Tetapi kritik tidak boleh membuat kita kehilangan akal sehat.
Kritik adalah “Vitamin” demokrasi. Kebencian adalah “Racun” demokrasi.
Dua hal itu sering terlihat mirip, padahal sangat berbeda.
Hari ini saya melihat gejala yang cukup berbahaya. Banyak pihak berusaha menggiring opini seolah-olah seluruh masalah bangsa ini berasal dari satu orang bernama Prabowo Subianto.
Seolah semua korupsi dilakukan Presiden.
Seolah semua pencurian uang rakyat dilakukan Presiden.Seolah semua pejabat nakal mendapat perintah langsung dari Presiden.
Pertanyaannya sederhana.
Benarkah demikian?
Jika Presiden ingin melindungi koruptor, mengapa banyak pejabat yang ditangkap?
Jika Presiden ingin melindungi mafia, mengapa banyak pengusaha besar yang dijadikan tersangka?
Jika Presiden ingin melindungi para pemburu rente, mengapa kasus-kasus besar justru terus dibongkar?
Tentu bukan berarti semua sudah baik-baik saja.
Tidak!
Masih banyak masalah yang harus diselesaikan.
Korupsi masih merajalela. Penyalahgunaan kekuasaan masih terjadi. Mental maling masih berkeliaran di berbagai lembaga negara.
Program yang seharusnya membantu rakyat masih berpotensi dijadikan ladang bancakan oleh oknum-oknum yang rakus.
Kasus dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis menjadi contoh yang sangat menyakitkan.
Ketika rakyat berharap anak-anak mendapatkan makanan yang layak, justru muncul dugaan bahwa ada pihak-pihak yang sibuk menghitung keuntungan pribadi.
Ketika masyarakat berharap program negara menjadi jalan menuju masa depan yang lebih baik, justru ada oknum yang diduga menjadikannya sebagai mesin uang.
Publik tentu masih ingat bagaimana tersangka Sony Sonjaya mengaku telah menyerahkan puluhan nama kepada penyidik.
Jika informasi itu benar, maka siapapun yang terlibat harus diperiksa.
Siapapun.
Tidak peduli pejabat.
Tidak peduli anggota DPR.
Tidak peduli pengusaha.
Tidak peduli tokoh besar.
Hukum tidak boleh mengenal kasta.
Tetapi di sisi lain, kita juga harus berhati-hati agar kemarahan terhadap oknum tidak berubah menjadi kebencian terhadap negara.
Inilah jebakan yang sering tidak kita sadari.
Ada pihak yang ingin rakyat marah kepada koruptor.
Itu wajar.
Tetapi ada juga aktor yang ingin rakyat marah kepada negaranya sendiri.
Ini yang berbahaya.
Dalam dunia militer dikenal berbagai strategi tipudaya. Ada yang bersuara dari barat lalu menyerang dari timur.
Ada yang menyalakan api kecil agar muncul kebakaran besar. Ada yang menciptakan konflik kecil agar lahir perpecahan yang lebih luas.
Dan hari ini pola yang sama sering muncul di ruang digital.
Rakyat diadu dengan rakyat.
Ulama diadu dengan ulama.
TNI diadu dengan Polri.
Lembaga negara diadu dengan lembaga negara.
Pendukung pemerintah diadu dengan pengkritik pemerintah.
Padahal yang tertawa justru mereka yang selama ini menikmati kekacauan.
Karena bangsa yang terpecah akan lebih mudah dikuasai daripada bangsa yang bersatu.
Saya teringat pernyataan Achsanul Qosasi dalam rapat paripurna DPR pada 17 Juni 2013, ketika membahas kenaikan harga BBM.
Saat itu ia mengatakan bahwa “Tidak ada satu Presiden pun yang ingin Menyengsarakan Rakyatnya“.
Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung pelajaran penting. Kita boleh tidak setuju dengan kebijakan Presiden. Kita boleh mengkritik keputusan pemerintah. Kita juga boleh menolak program yang tidak berpihak kepada rakyat.
Tetapi kita juga harus memahami bahwa tidak semua kebijakan lahir dari niat jahat.
Sering kali pemerintah menghadapi pilihan yang sama-sama sulit.
Pilihan yang jika diambil akan dimarahi.
Tidak diambil juga akan dimarahi.
Dalam kasus BBM saat itu, Achsanul menyampaikan data bahwa sebagian besar subsidi justru dinikmati kelompok yang tidak berhak dan sebagian lagi bocor melalui penyelundupan.
Artinya, persoalannya tidak selalu sesederhana yang terlihat di media sosial.
Karena itu bangsa ini membutuhkan kritik yang berbasis data, bukan kebencian yang berbasis prasangka.
Kita membutuhkan keberanian untuk melawan korupsi, bukan keberanian untuk menghancurkan persatuan.
Kita membutuhkan rakyat yang kritis, bukan rakyat yang mudah diprovokasi.
Kita membutuhkan pengawasan terhadap pemerintah, bukan permusuhan terhadap negara.
Saya percaya NKRI ini masih memiliki banyak masalah.
Tetapi saya juga percaya bangsa ini masih memiliki harapan.
Harapan itu ada pada rakyat yang berani mengkritik tanpa membenci.
Rakyat yang berani melawan koruptor tanpa memusuhi negaranya sendiri.
Rakyat yang mampu membedakan antara pejabat nakal dan institusi negara.
Antara pengkhianat jabatan dan cita-cita kebangsaan.
Karena pada akhirnya, koruptor bisa ditangkap.
Pejabat bisa diganti. Menteri bisa dicopot.
Anggota DPR bisa kalah pemilu.
Bahkan Presiden pun bisa berganti.
Tetapi Indonesia harus tetap berdiri.
Maka mari kita jaga akal sehat.
Lawan korupsi sampai ke akarnya.
Kritik pemerintah jika keliru.
Dukung jika benar.
Awasi kekuasaan tanpa henti.
Namun jangan pernah membiarkan siapa pun memecah belah bangsa ini. Sebab ketika rakyat saling membenci, ketika sesama anak bangsa saling curiga, ketika kita sibuk bertengkar satu sama lain, para perampok negeri justru bekerja dengan tenang.
Dan itu adalah kemenangan terbesar mereka.
Bukan karena mereka terlalu kuat. Tetapi karena kita terlalu mudah dipecah belah. “Mari Jaga Rumah kita Bernama Indonesia Raya ini.” ***
