SUMENEP, NEWS9 – Aktivitas pemasangan kabel bawah laut oleh PT Pertamina di perairan Gili Iyang hingga perairan Batu Putih, Kabupaten Sumenep, menuai keluhan dari kalangan nelayan.
Pasalnya, kegiatan proyek tersebut berdampak langsung terhadap ruang tangkap nelayan tradisional, khususnya warga Desa Dapenda dan Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang.
Para nelayan mengaku tidak bisa leluasa menangkap ikan di sekitar lokasi proyek karena adanya larangan beraktivitas di area pemasangan kabel bawah laut.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan lantaran wilayah tersebut selama ini menjadi salah satu sumber utama penghidupan masyarakat pesisir.
Salah seorang nelayan, Agus Setiabudi, mengungkapkan bahwa kebijakan pembatasan aktivitas penangkapan ikan tersebut sangat memberatkan nelayan.
Menurutnya, keberadaan proyek justru membuat masyarakat kehilangan akses terhadap wilayah tangkap yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi keluarga.
“Jika aktivitas kami dilarang menangkap ikan di area proyek, lalu dari mana kami mendapatkan penghasilan untuk membiayai kebutuhan keluarga, termasuk pendidikan anak-anak? Hanya karena ada kegiatan proyek pemasangan kabel bawah laut, aktivitas ekonomi nelayan bisa terhenti,” ungkap Agus, Senin (16/11/2026).
Dia menjelaskan, wilayah tangkap nelayan berada sekitar 10 mil laut ke arah utara dan sekitar 15 mil laut ke arah timur laut dari pesisir Batang-Batang. Bahkan, sejumlah titik penangkapan ikan berada pada jarak sekitar 5 mil laut dari pantai.
Menurut Agus, kawasan perairan tersebut bukan sekadar jalur pelayaran, melainkan wilayah produktif yang selama ini menjadi tempat nelayan mencari ikan.
Di lokasi itu juga terdapat rumpon atau rumah ikan yang menjadi titik penangkapan ikan tradisional.
“Tangkapan ikan tradisional menjadi hilang atau sulit diakses karena adanya kegiatan pemasangan kabel bawah laut. Seolah-olah nelayan harus tersingkir dari wilayah tempat mereka bekerja hanya karena ada proyek. Padahal, di sana terdapat rumpon milik nelayan yang selama ini menjadi sumber penghidupan kami,” tegasnya.
Persoalan semakin memanas karena para nelayan mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi maupun diajak bermusyawarah secara memadai sebelum kegiatan proyek berlangsung.
Agus menilai, pelaksanaan proyek yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat semestinya didahului komunikasi dan koordinasi dengan nelayan setempat.
Menurutnya, bukan justru membuat masyarakat kehilangan akses terhadap wilayah tangkap tanpa kejelasan mengenai solusi maupun kompensasi atas dampak yang ditimbulkan.
“Proyek pembangunan kabel bawah laut jangan sampai mematikan usaha nelayan. Jangan sampai kepentingan proyek mengorbankan masyarakat kecil yang setiap hari bergantung pada laut. Kalau ruang tangkap kami dibatasi, siapa yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga kami,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Dapenda, Sudahnan, mengaku telah bergerak setelah menerima informasi mengenai keluhan warganya.
Dia menyebut sudah menghubungi petugas PT Pertamina untuk menyampaikan persoalan aktivitas pemasangan kabel di wilayah perairan yang selama ini menjadi lokasi penangkapan ikan masyarakat.
“Kami sudah menghubungi petugas dari pihak PT Pertamina terkait aktivitas pemasangan kabel di dasar laut, khususnya di zona perairan yang biasa digunakan warga untuk mencari ikan,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Diketahui, kegiatan pemasangan kabel bawah laut tersebut diperkirakan berlangsung selama satu bulan.
Pihak pelaksana disebut telah memasang tanda atau penanda di sekitar lokasi kegiatan sebagai informasi adanya pekerjaan proyek.
Namun, keberadaan tanda proyek belum serta-merta menjawab persoalan mendasar yang dihadapi nelayan.
Sebab, yang dipersoalkan masyarakat bukan semata-mata keberadaan proyek, melainkan hilangnya akses terhadap wilayah tangkap yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Pertamina dan pihak pelaksana proyek perlu memberikan penjelasan lantaran kerterbatasan akses komunikasi. ***
Penulis : Nola
Editor : Seno CS
Sumber Berita: https://News9.id









