Buntut Penolakan Pendopo, Advokat Muda Jatim Seret Pemkab Sampang ke Istana

- Editorial Team

Sabtu, 20 Desember 2025 - 21:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: (Istimewa) Koordinator Advokat Muda Jawa Timur, Rofsanjani Ali Akbar, SH, (bung Roby). @by_News9.id

FOTO: (Istimewa) Koordinator Advokat Muda Jawa Timur, Rofsanjani Ali Akbar, SH, (bung Roby). @by_News9.id

SURABAYA, NEWS9 – Polemik penolakan penggunaan Pendopo Bupati Sampang berbuntut panjang dan memasuki babak serius.

Sejumlah advokat muda Jawa Timur bersama elemen masyarakat sipil secara resmi melaporkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kepada Gubernur Jawa Timur, menyusul pembatalan sepihak penggunaan pendopo untuk agenda Peringatan Milad Muhammadiyah.

Agenda tersebut rencananya akan dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, namun mendadak dibatalkan oleh Pemkab Sampang dengan alasan yang dinilai tidak transparan, diskriminatif, dan sarat kepentingan.

Baca Juga:  DKPP Lumajang Serahkan Bantuan 2 Combine dan 4 Rice Transplanter Untuk Brigade Pangan di 4 Kecamatan

Koordinator Advokat Muda Jawa Timur, Rofsanjani Ali Akbar, SH, menegaskan bahwa tindakan Pemkab Sampang tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif semata, melainkan indikasi pelanggaran serius oleh pejabat pemerintahan daerah.

“Ini bukan sekadar pembatalan izin tempat. Ada dugaan kuat penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik, serta sikap intoleran yang dilakukan oleh aparatur negara,” tegas advokat yang akrab disapa Bung Roby, Sabtu (20/12/2025).

Menurutnya, laporan ke Gubernur Jawa Timur hanyalah langkah awal.

Dalam waktu dekat, pihaknya memastikan akan melayangkan pengaduan resmi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ombudsman RI, hingga Presiden Republik Indonesia.

Baca Juga:  Kapolres Lamongan Silaturahmi dengan PCNU Babat, Perkuat Sinergi dengan Tokoh Agama

Langkah hukum dan administratif itu ditempuh lantaran tindakan Pemkab Sampang diduga melanggar Undang-Undang ASN, prinsip netralitas aparatur negara, serta kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan publik yang adil, setara, dan nondiskriminatif.

“Jika dibiarkan, ini menjadi preseden buruk. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan sempit atau tekanan kelompok tertentu. Kepala daerah dan pejabatnya harus bertanggung jawab secara hukum dan etik,” tambah Bung Roby.

Para advokat menilai, sikap Pemkab Sampang mencerminkan pembangkangan terhadap semangat konstitusi, sekaligus mencederai komitmen negara dalam menjaga kebhinekaan, kebebasan berserikat, dan hak warga negara.

“Kami mendesak Gubernur Jawa Timur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta menjatuhkan sanksi administratif maupun etik terhadap pejabat yang terlibat, demi menjaga wibawa pemerintahan dan memulihkan kepercayaan publik yang tercederai,” pungkasnya. ***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel news9.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BAM Jatim Siapkan Kanal Aduan Kekerasan Perempuan
Jajanan Bermuatan Judi Menyusup ke Sekolah, Dewan Pendidikan Sampang Desak Disdik Bertindak
Operasi Zebra Semeru 2026, Kapolresta Sumenep: Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Prioritas
Kembali Pimpin PWI Jatim, Lutfi Hakim Prioritaskan Pemerataan Kompetensi Wartawan
Founder Tabur Baik Gandeng Bogor Elektronik Luncurkan Program “Anak Baik”
Pakan Ayam Tembus Rp416 Ribu, Peternak Telur Sumenep Menjerit
Jangan Sekadar Tutup, Muhammadiyah Desak Pemkab Sumenep Perjelas Regulasi
Peringati Hari Pahlawan, Ponpes Tanwirul Islam Sampang Deklarasikan Jogo Presiden
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 18:34 WIB

BAM Jatim Siapkan Kanal Aduan Kekerasan Perempuan

Senin, 16 November 2026 - 14:33 WIB

Jajanan Bermuatan Judi Menyusup ke Sekolah, Dewan Pendidikan Sampang Desak Disdik Bertindak

Senin, 16 November 2026 - 11:15 WIB

Operasi Zebra Semeru 2026, Kapolresta Sumenep: Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Prioritas

Sabtu, 14 November 2026 - 09:45 WIB

Kembali Pimpin PWI Jatim, Lutfi Hakim Prioritaskan Pemerataan Kompetensi Wartawan

Kamis, 12 November 2026 - 19:56 WIB

Founder Tabur Baik Gandeng Bogor Elektronik Luncurkan Program “Anak Baik”

Berita Terbaru

FOTO: Anggota BAM Jatim, Ach Toifur Ali Wafa (Kanan), Kapolda Jatim Irjen. Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H. (Tengah), Anggota DPD RI, Dr Lia Istifhama S.Sos.i., M.E.I (Kiri). @by_News9.id

DAERAH

BAM Jatim Siapkan Kanal Aduan Kekerasan Perempuan

Selasa, 17 Nov 2026 - 18:34 WIB

FOTO: Arumi Bachsin Emil Dardak, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, @by_News9.id

KESEHATAN

Arumi Bachsin Dorong Posyandu Jadi Penghubung Persoalan Warga

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:03 WIB