Garap Migas Puluhan Tahun, Pemuda Muhammadiyah Sumenep Siapkan Gugatan ke MK

- Editorial Team

Sabtu, 3 Januari 2026 - 11:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah Sumenep saat membentuk tim kajian dan advokasi hukum. @by_News9.id

FOTO: Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah Sumenep saat membentuk tim kajian dan advokasi hukum. @by_News9.id

SUMENEP, NEWS9 – Ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) offshore kembali disorot.

Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah Sumenep resmi membentuk tim kajian dan advokasi hukum untuk membongkar ketidakadilan fiskal yang selama ini dirasakan daerah pesisir, khususnya Kabupaten Sumenep.

Pembentukan tim tersebut disepakati dalam forum diskusi dan kajian hukum yang digelar di Sumenep, pekan ini.

Fokus utama kajian diarahkan pada pengelolaan migas offshore di perairan Madura yang telah berlangsung selama puluhan tahun, namun dinilai tidak pernah berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumenep, Moh Andriansyah, menegaskan bahwa secara faktual dan sosiologis, Sumenep memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas eksploitasi migas offshore.

Karakter wilayah kepulauan menjadikan laut dan daratan sebagai satu kesatuan ruang hidup yang tak terpisahkan.

“Bagi masyarakat Sumenep, laut bukan sekadar garis batas administrasi. Laut adalah ruang hidup. Aktivitas ekonomi, sosial, hingga budaya berlangsung di sana. Karena itu, eksploitasi migas di wilayah perairan semestinya menempatkan Sumenep sebagai daerah penghasil,” tegasnya, Sabtu (3/1/2026).

Menurutnya, kehadiran industri migas offshore justru membawa berbagai konsekuensi serius bagi masyarakat pesisir.

Baca Juga:  Lanal Malang Perkuat Sinergi Tim Penyelamat Lewat Latihan Gabungan SAR Siaga 26

Mulai dari potensi kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang tangkap nelayan, hingga ketimpangan pembangunan yang kian mencolok antara pusat dan daerah.

Ironisnya, seluruh risiko tersebut tidak diimbangi dengan porsi DBH migas yang adil dan proporsional.

“Sumenep menanggung dampak, tapi tidak menikmati hasil. Ini bukan sekadar ketimpangan fiskal, melainkan ketidakadilan struktural yang dilegalkan oleh kebijakan nasional,” ujarnya.

Senada, Ketua LBH Muhammadiyah Sumenep, Syafrawi, S.H., menilai persoalan DBH migas offshore bukan isu teknis anggaran semata, melainkan persoalan keadilan konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam.

Baca Juga:  Bupati Sumenep Kawal Sensus Ekonomi 2026, Siapkan Peta Kekuatan Ekonomi Daerah

Ia menyoroti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dinilai gagal memberikan pengakuan tegas terhadap hak daerah pesisir sebagai daerah penghasil migas offshore.

Kekosongan norma tersebut, kata Syafrawi, membuka ruang sentralisasi kewenangan dan berujung pada penghilangan hak fiskal daerah.

“Kami melihat ada kekosongan hukum yang berdampak langsung pada ketidakadilan fiskal. Uji materiil ke Mahkamah Konstitusi adalah langkah konstitusional untuk mengoreksi ketimpangan ini,” tegasnya.

Saat ini, tim gabungan Pemuda Muhammadiyah dan LBH Muhammadiyah Sumenep tengah menyusun kajian akademik dan draf permohonan uji materiil terhadap UU Migas ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga:  HUT Bhayangkara ke-79, Polsek Babat Salurkan 25 Bingkisan Sembako ke Ta'Mir Masjid dan Warga

Fokus utama gugatan adalah tidak diakuinya daerah pesisir sebagai daerah penghasil migas offshore, yang berimplikasi langsung pada pembagian hasil sumber daya alam yang timpang.

Selain jalur litigasi, tim juga menyiapkan langkah advokasi kebijakan melalui dialog dengan pemerintah daerah, DPRD, serta pemangku kepentingan strategis lainnya.

Tujuannya, agar persoalan ketimpangan fiskal migas offshore tidak terus dikubur sebagai isu pinggiran, melainkan menjadi agenda nasional.

Pemuda Muhammadiyah dan LBH Muhammadiyah Sumenep menegaskan, langkah ini merupakan ikhtiar hukum dan moral untuk mengembalikan ruh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk pusat, tetapi juga bagi masyarakat di daerah penghasil. ***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel news9.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jajanan Bermuatan Judi Menyusup ke Sekolah, Dewan Pendidikan Sampang Desak Disdik Bertindak
Operasi Zebra Semeru 2026, Kapolresta Sumenep: Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Prioritas
Kembali Pimpin PWI Jatim, Lutfi Hakim Prioritaskan Pemerataan Kompetensi Wartawan
Founder Tabur Baik Gandeng Bogor Elektronik Luncurkan Program “Anak Baik”
Pakan Ayam Tembus Rp416 Ribu, Peternak Telur Sumenep Menjerit
Jangan Sekadar Tutup, Muhammadiyah Desak Pemkab Sumenep Perjelas Regulasi
Peringati Hari Pahlawan, Ponpes Tanwirul Islam Sampang Deklarasikan Jogo Presiden
Pengadaan Mobil Dinas BPPKAD Probolinggo Rp333,2 Juta Disorot, Pembayaran Tercatat di Luar Sistem
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 14:33 WIB

Jajanan Bermuatan Judi Menyusup ke Sekolah, Dewan Pendidikan Sampang Desak Disdik Bertindak

Senin, 16 November 2026 - 11:15 WIB

Operasi Zebra Semeru 2026, Kapolresta Sumenep: Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Prioritas

Sabtu, 14 November 2026 - 09:45 WIB

Kembali Pimpin PWI Jatim, Lutfi Hakim Prioritaskan Pemerataan Kompetensi Wartawan

Kamis, 12 November 2026 - 19:56 WIB

Founder Tabur Baik Gandeng Bogor Elektronik Luncurkan Program “Anak Baik”

Kamis, 12 November 2026 - 06:40 WIB

Pakan Ayam Tembus Rp416 Ribu, Peternak Telur Sumenep Menjerit

Berita Terbaru

FOTO: Arumi Bachsin Emil Dardak, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, @by_News9.id

KESEHATAN

Arumi Bachsin Dorong Posyandu Jadi Penghubung Persoalan Warga

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:03 WIB