SUMENEP, NEWS9 – Aliansi BEM Sumenep Gelar aksi demonstrasi ke depan Gedung DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. pada Selasa (20/01/26).
Massa aksi berkumpul di Taman Tajamara Kolor Sumenep pukul 12.00 lalu berangkat secara bersamaan menuju Gedung DPRD Sumenep.
Aksi tersebut menyoal adanya wacana Pemilukada Tidak Langsung yang dinilai mencoreng demokrasi.
Pasalnya, pemerintah mengusulkan Pemilukada Tidak Langsung melalui ketua partai dan diamini oleh Prabowo Subianto.
Mahasiswa BEMSU menilai wacana tersebut jika sampai menjadi UUD, maka tidak sesuai dengan konstitusi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Bahwa setiap Negara bentuk berpatisipasi dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung bebas, rahasia, jujur, adil, dan transparan.
Koordinator Lapangan (Korlap) Moh. Nurul Hidayatullah menyatakan, pihaknya menilai bahwa pemerintah tidak melihat masalah yang sering terjadi saat pemilihan langsung berupa praktek money politik.
“Yang harus diperbaiki adalah sistem pemilihan langsung bukan mengganti sistem pemilihan menjadi tidak Langsung,” ujarnya.
Hidayat juga menegaskan bahwa, dampak dari pemilukada tidak langsung berupa praktek politik transaksional, patronase, dan penguatan oligarki lokal.
“Kami menilai akan memperparah krisis representasi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga politik,” tegasnya.
Orator aksi, Zainuddin menyampaikan, berdasarkan survei kompas.com sebanyak 85.1 persen yang menyetujui Pemilukada secara langsung. Hanya 11.6 persen yang menyetujui pemilukada tidak langsung.
Sehingga menurutnya data tersebut menjadi bukti kuat para elite politik perlu mempertimbangkan kembali wacana kebijakan tersebut.
“Rakyat tidak mau dibodohi oleh para elite, maka tegakkan demokrasi di Negara Republik Indonesia ini, dengan tetap mengadakan pemilahan” teriaknya saat orasi.
Zainuddin juga menilai, wacana tersebut tanpa hasil riset secara ilmiah, sehingga menurutnya jika elite mengusulkan adanya pemilukada tidak langsung baginya adalah bentuk pelecehan demokrasi.
“Pemerintah harusnya melakukan kajian yang panjang dengan para mahasiswa bukan langsung di usulkan dan dibahas oleh para elite politik saja,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Zainal Arifin menyatakan pihaknya bersama dengan barisan rakyat.Sebab kata dia secara kelembagaan partai PDI-perjuangan menolak wacana Pemilukada tidak langsung.
“Saya ketua DPRD Kabupaten Sumenep menolak dengan tegas wacana pemilihan kepala daerah melaluai DPRD karena tidak sesuai dengan amanat demokrasi,” tegasnya.
Berbeda dengan penyampaian, Ketua fraksi Gerindra, Abd Kholik pihaknya menyampaikan Akan patuh dengan pimpinan pusat jika wacana tersebut disahkan menjadi UUD.
Dia juga menyatakan bahwa partai sebagai pilar demokrasi untuk tetap mematuhi UUD yang berlaku dari pusat.
“Saya sebagai kader partai Gerindra siap mematuhi semua UUD, tapi saya juga bersama dengan barisan rakyat menyampaikan segala aspirasi Mahasiswa,” tandasnya. ***
