OPININEWS9 – Istilah aktivis seharusnya identik dengan keberanian, konsistensi, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Dia lahir dari rahim perlawanan, tumbuh dari keberanian melawan ketidakadilan, dan hidup dari integritas moral.
Namun hari ini, makna itu kian kabur. Aktivisme tidak lagi sepenuhnya menjadi alat kontrol kekuasaan, melainkan pada sebagian kasus berubah menjadi aksesoris kekuasaan itu sendiri.
Sebagian masih berdiri tegak di garis perlawanan. Tapi sebagian lain justru tergelincir, menjadikan label aktivis sebagai topeng untuk transaksi kepentingan.
Mereka bukan lagi penjaga nurani publik, melainkan pedagang nilai yang lihai. Ironisnya, jika dibandingkan secara jujur, pelacur justru lebih bermoral.
Dia menjual diri secara sadar. Ada transaksi yang jelas, ada harga yang disepakati, dan tidak ada klaim moral yang dibungkus kepalsuan.
Dia tidak mengaku pejuang rakyat, tidak bersembunyi di balik jargon keadilan, apalagi mengibarkan panji idealisme palsu.
Sementara sebagian aktivis hari ini justru lebih licik. Siang hari berteriak tentang keadilan, malam hari makan di meja kekuasaan.
Aksi demonstrasi dijadikan komoditas, tuntutan berubah menjadi alat tawar, dan massa dijadikan properti panggung.
Ketika ada amplop, suara bisa diredam. Ketika ada jabatan, idealisme bisa dikubur. Ini bukan lagi aktivisme, ini prostitusi moral. Menjual nilai, sering kali dengan harga yang murahan.
Padahal, secara sederhana, aktivis adalah individu yang secara aktif memperjuangkan visi dan misi organisasi atau gerakan demi kepentingan publik baik di bidang sosial, lingkungan, politik, buruh, petani, mahasiswa, maupun sektor lainnya.
Bahkan KBBI menegaskan, aktivis adalah orang yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu dalam organisasinya. Lalu bagaimana jika yang dilakukan justru bertolak belakang?
Di titik inilah lahir apa yang layak disebut sebagai aktivis palsu. Individu atau kelompok yang gemar mengklaim diri sebagai agen perubahan, namun nihil komitmen substantif.
Retorika mereka memukau, penampilan mereka meyakinkan, tapi kerja nyatanya kosong.
Mereka rajin memainkan drama demonstrasi. Spanduk dibentang, toa dikeraskan, emosi publik dipancing bukan untuk perubahan, melainkan untuk tekanan dan transaksi.
Bahkan tak sedikit yang menjadikan aksi sebagai alat pemerasan, mengancam menambah massa jika kepentingan pribadi tak dipenuhi, lalu mendadak menghentikan aksi ketika deal tercapai.
Yang diperjuangkan bukan keadilan, melainkan citra. Yang dibela bukan rakyat, melainkan kepentingan sendiri.
Praktik seperti ini bukan sekadar memalukan, tapi berbahaya. Ia merusak kepercayaan publik terhadap gerakan sosial yang sejati, mencemari perjuangan aktivis yang masih jujur, dan menjadikan aktivisme sebagai dagangan murahan di pasar kekuasaan.
Jika aktivisme terus dibiarkan dibajak oleh para penjual moral, maka jangan heran jika publik mulai muak, apatis, dan tak lagi percaya pada teriakan perubahan. Karena yang paling mematikan bagi demokrasi bukan kritik yang keras, melainkan perlawanan yang palsu. ***
