SUMENEP, NEWS9 – Perkara pelangsiran BBM solar subsidi di Kabupaten Sumenep kini berada pada titik yang mengkhawatirkan.
Modusnya terang-terangan, jalurnya rapi, dan ironisnya, dugaan pembiaran aparat penegak hukum justru makin menguat.
Puncak kemarahan publik mencuat setelah muncul dugaan pelepasan barang bukti (BB) solar subsidi ilegal oleh Satreskrim Polres Sumenep.
Barang bukti tersebut sebelumnya diamankan oleh Polsek Pasongsongan, berupa sebuah mobil engkel bernopol B 9605 IS yang mengangkut solar subsidi secara ilegal.
Kendaraan itu ditangkap pada Kamis malam (26/9/2025) dan kemudian dilimpahkan ke Polres Sumenep. Namun yang terjadi justru memantik tanda tanya besar.
Alih-alih diproses hingga tuntas, mobil beserta muatan solar subsidi diduga dilepas tanpa kejelasan dasar hukum.
Secara normatif dan hukum acara pidana, polisi tidak memiliki ruang untuk melepaskan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana, terlebih dalam kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang jelas diatur undang-undang.
“Atas dasar apa polisi melepas barang tersebut. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari izin angkut, asal BBM, hingga kelengkapan dokumen lainnya,” ujar sumber berinisial BE, Senin (2/2/2026).
BE menegaskan, jika pelepasan barang bukti hanya berlandaskan rekom nelayan bodong yang alamat dan legalitasnya tidak jelas, maka tindakan tersebut patut diduga sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.
“Kalau hanya berlindung di balik rekomendasi nelayan yang tidak jelas, apakah itu dibenarkan menurut hukum dan konstitusi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menampar keras praktik yang diduga menjadikan rekomendasi abal-abal sebagai tameng kepentingan mafia BBM.
“Jangan jadikan rekomendasi fiktif sebagai topeng untuk mengamankan kepentingan mafia,” tambahnya.
Informasi yang dihimpun redaksi News9.id menyebutkan, solar subsidi tersebut diduga milik Rofik alias Rapik, yang rencananya akan dikirim ke Subadar alias Badar, warga Sepulu, Bangkalan, yang dikenal sebagai juragan BBM dan disinyalir tidak mengantongi izin resmi.
Padahal, praktik pengurasan solar subsidi menggunakan jerigen besar di SPBU jelas dilarang. Larangan tersebut diatur tegas dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023.
Namun di lapangan, hukum seolah lumpuh. Pelangsiran solar subsidi berlangsung nyaris tanpa hambatan di hampir seluruh SPBU di Sumenep, memperkuat dugaan adanya jaringan mafia BBM yang bekerja sistematis dan kebal hukum.
Ironisnya, di saat Kapolri mati-matian membangun citra Polri dan menegaskan komitmen pemberantasan kejahatan hingga titik darah penghabisan dalam forum resmi bersama Komisi III DPR RI, kondisi di Polres Sumenep justru berbanding terbalik.
Hingga kini, Polres Sumenep belum mampu menunjukkan komitmen nyata sebagaimana yang disampaikan Kapolri. ***
