OPININEWS9 – Uang itu dari APBD Sumenep. Untuk Mengurus izin pendirian KDMP (Koperasi Desa Merah Putih).
Lemgkap. Mengawal administrasi. Menyusun dokumen. Memastikan legalitas berdiri di atas aturan.
Tak sedikit anggaran yang dipakai. Lebih dari Rp 500 juta dari APBD digelontorkan untuk proses itu.
Rapat koordinasi. Verifikasi. Pendampingan. Sosialisasi. Semua berjalan atas nama tata kelola yang sah.
Dinas Koperasi bergerak di hulu.
Menghidupkan badan hukumnya. Menyiapkan payungnya. Mengantarkan KDMP lahir secara resmi.
Namun ketika proyek masuk fase paling basah — pembangunan fisik bernilai miliaran rupiah — Dinas Koperasi justru tak dilibatkan.
Di titik itu cerita berubah.
Uang negara yang jauh lebih besar mengalir. Angka-angka melonjak. Proyek konstruksi berjalan. Anggaran pembangunan gedung Rp 1,6 miliar. Tapi dikerjakan 700-800 juta, katanya.
Sementara dinas yang sejak awal mengurus perizinan seperti tertinggal di ruang tunggu.
Pertanyaannya sederhana:
Mengapa yang mengurus kelahiran tak ikut mengawal pertumbuhannya?
Apalagi ini bukan proyek kecil. Nilainya menyentuh miliaran rupiah. Bangunan berdiri di atas tanah desa. Mengatasnamakan koperasi. Mengusung embel-embel pemberdayaan ekonomi rakyat.
Logikanya, Dinas Koperasi menjadi aktor utama.
Tapi yang terlihat justru sebaliknya.
Dan di tengah keganjilan itu, publik kembali menoleh ke satu arah: Komisi DPRD Sumenep.
Biasanya, ketika ada potensi masalah tata kelola anggaran, DPRD cepat bergerak. Hearing digelar. Mitra kerja dipanggil. Klarifikasi diminta terbuka.
Seperti BSPS, garcep, kan?
Namun kali ini, ruang sidang komisi DPRD Sumenep terasa sepi. Terlihat seperti orang sariawan.
Tak ada panggilan resmi.
Tak ada forum terbuka.
Tak ada penjelasan ke publik.
Padahal APBD sudah keluar lebih dari Rp 500 juta lebih untuk perizinan. Lalu uang miliaran untuk pembangunan berjalan tanpa melibatkan dinas teknisnya.
Apakah ini soal kewenangan?
Soal koordinasi?
Atau soal keberanian bertanya?
Yang pasti, rakyat hanya ingin satu hal: transparansi.
Karena setiap rupiah yang keluar, baik ratusan juta maupun miliaran, bersumber dari uang publik.
Dan dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, yang paling berbahaya bukan hanya penyimpangan.
Melainkan ketika yang seharusnya mengawasi memilih diam. ***
