OPININEWS9 – Satu tahun kepemimpinan Bupati di Sumenep seharusnya menjadi momentum evaluasi serius, bukan sekadar seremoni dan pencitraan.
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumenep memandang bahwa dalam satu tahun terakhir, arah kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar masyarakat.
Kami melihat adanya aktivitas pembangunan dan publikasi yang masif, tetapi dampaknya belum terasa merata. Pemerintah daerah terlihat aktif di ruang media, namun di lapangan masih banyak persoalan klasik yang tidak terselesaikan secara struktural.
Sebagai daerah kepulauan, Sumenep memiliki tanggung jawab besar terhadap pemerataan infrastruktur. Namun, hingga hari ini masyarakat kepulauan masih menghadapi akses transportasi yang mahal, distribusi logistik yang terbatas, dan layanan publik yang tertinggal dibanding wilayah daratan.
Kami mempertanyakan: di mana keberpihakan anggaran terhadap masyarakat pulau? Jangan sampai pembangunan hanya berputar di pusat kota, sementara wilayah terluar terus dianaktirikan.
IMM Sumenep menilai transparansi anggaran daerah belum sepenuhnya terbuka kepada publik. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan cenderung formalitas. Musyawarah digelar, tetapi aspirasi seringkali tidak terakomodasi dalam kebijakan strategis.
Kami juga menyoroti praktik rotasi jabatan dan tata kelola birokrasi. Profesionalisme ASN harus menjadi prioritas, bukan kepentingan politik jangka pendek. Pemerintahan yang sehat lahir dari sistem yang transparan dan akuntabel, bukan dari loyalitas personal.
UMKM dan nelayan masih menghadapi persoalan klasik: akses modal, stabilitas harga, dan pemasaran. Program-program pemberdayaan seringkali berhenti pada pelatihan seremonial tanpa pendampingan berkelanjutan.
Sektor migas dan sumber daya alam yang ada di Sumenep seharusnya mampu menjadi lokomotif kesejahteraan rakyat. Namun, hingga kini, distribusi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat kecil.
Kesenjangan layanan pendidikan dan kesehatan antara kota dan kepulauan masih tajam. Kekurangan tenaga pendidik, fasilitas sekolah yang minim, serta akses layanan kesehatan darurat yang terbatas adalah realitas yang tidak bisa ditutup-tutupi dengan narasi keberhasilan.
Jika satu tahun hanya menghasilkan laporan capaian tanpa perubahan signifikan di akar persoalan, maka evaluasi besar harus segera dilakukan.
Isu pengelolaan sumber daya alam, tambang, dan kawasan pesisir memerlukan perhatian serius. Tanpa regulasi tegas dan pengawasan ketat, eksploitasi hanya akan meninggalkan kerusakan jangka panjang. Pemerintah tidak boleh abai terhadap keberlanjutan lingkungan demi kepentingan sesaat.
IMM Sumenep menegaskan bahwa refleksi ini bukan bentuk kebencian, melainkan panggilan moral. Kami berdiri sebagai kontrol sosial yang akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah.
Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan arah. Jika arah itu belum jelas berpihak kepada rakyat kecil, maka kami akan terus bersuara.
Kepemimpinan bukan tentang seberapa sering tampil di media, tetapi seberapa berani mengambil keputusan yang berpihak kepada masyarakat paling rentan.
Sumenep tidak butuh gimik. Sumenep butuh keberanian, Aksi nyata, transparansi, dan keadilan. ***
