DPRD Sumenep Awasi Ketat Pembayaran THR, Pekerja Diminta Laporkan Perusahaan Nakal

- Editorial Team

Jumat, 13 Maret 2026 - 04:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: (istimewa) Sami’oeddin, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, @by_News9.id

FOTO: (istimewa) Sami’oeddin, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, @by_News9.id

SUMENEP, NEWS9 – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep memperketat pengawasan terhadap perusahaan terkait kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh perusahaan memenuhi hak tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

DPRD juga membuka ruang pengaduan bagi pekerja yang mengalami persoalan terkait pembayaran THR.

Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Sami’oeddin, menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti setiap laporan pekerja apabila ditemukan perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.

“Ini merupakan kewajiban kami sebagai wakil rakyat. Jika ada laporan sejak awal, baik melalui telepon, surat, maupun audiensi langsung ke kantor DPRD, tentu akan segera kami tindak lanjuti,” ujar Sami’oeddin, Kamis (12/3).

Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan segera dibahas bersama dinas terkait.

Baca Juga:  Nembus Ombak, Perjuangan Personel Polres Sumenep Kawal Logistik Pilkada ke Pulau Terpencil

DPRD bahkan dapat memanggil pihak perusahaan serta perwakilan pekerja untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi.

Lebih lanjut, Kiai Sami sapaan akrabnya menjelaskan bahwa langkah pengawasan itu bertujuan memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, terutama menjelang momentum Idulfitri yang identik dengan pembayaran THR.

Terkait wacana pembentukan posko pengaduan THR, Sami’oeddin mengatakan opsi tersebut bisa dilakukan jika situasi memang memerlukan.

Baca Juga:  Langkah Proaktif: Babinsa Ranuyoso Dampingi Kegiatan Fogging di Dusun Krajan

Namun, kata dia, selama komunikasi antara DPRD dan dinas terkait berjalan efektif, pembentukan posko dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak.

“Jika memang diperlukan tentu bisa dibuat posko, tidak hanya saat Ramadan tetapi juga di luar itu. Namun jika persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi dengan dinas terkait, maka tidak perlu sampai membentuk posko,” jelasnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan pengawasan terhadap kewajiban perusahaan akan terus diperkuat agar hak-hak pekerja terpenuhi sesuai ketentuan dalam surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca Juga:  SP4N-LAPOR Jadi Fokus Lumajang, Aduan Warga Kini Lebih Transparan dan Terukur

Ia mengimbau para pekerja di Kabupaten Sumenep agar tidak ragu melaporkan perusahaan yang tidak membayarkan THR sesuai aturan.

“Pekerja memiliki hak untuk melapor jika ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya. Pengawasan ini penting agar hak-hak pekerja benar-benar terlindungi,” tegasnya.

Sami’oeddin berharap, melalui pengawasan yang dilakukan DPRD, pembayaran THR di Kabupaten Sumenep dapat berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai regulasi menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Kami berharap pembayaran THR di Sumenep berjalan lancar sehingga para pekerja bisa merayakan Idulfitri dengan tenang,” pungkasnya. ***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel news9.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jajanan Bermuatan Judi Menyusup ke Sekolah, Dewan Pendidikan Sampang Desak Disdik Bertindak
Operasi Zebra Semeru 2026, Kapolresta Sumenep: Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Prioritas
Kembali Pimpin PWI Jatim, Lutfi Hakim Prioritaskan Pemerataan Kompetensi Wartawan
Founder Tabur Baik Gandeng Bogor Elektronik Luncurkan Program “Anak Baik”
Pakan Ayam Tembus Rp416 Ribu, Peternak Telur Sumenep Menjerit
Jangan Sekadar Tutup, Muhammadiyah Desak Pemkab Sumenep Perjelas Regulasi
Peringati Hari Pahlawan, Ponpes Tanwirul Islam Sampang Deklarasikan Jogo Presiden
Pengadaan Mobil Dinas BPPKAD Probolinggo Rp333,2 Juta Disorot, Pembayaran Tercatat di Luar Sistem
Berita ini 38 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 14:33 WIB

Jajanan Bermuatan Judi Menyusup ke Sekolah, Dewan Pendidikan Sampang Desak Disdik Bertindak

Senin, 16 November 2026 - 11:15 WIB

Operasi Zebra Semeru 2026, Kapolresta Sumenep: Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Prioritas

Kamis, 12 November 2026 - 19:56 WIB

Founder Tabur Baik Gandeng Bogor Elektronik Luncurkan Program “Anak Baik”

Kamis, 12 November 2026 - 06:40 WIB

Pakan Ayam Tembus Rp416 Ribu, Peternak Telur Sumenep Menjerit

Rabu, 11 November 2026 - 23:05 WIB

Jangan Sekadar Tutup, Muhammadiyah Desak Pemkab Sumenep Perjelas Regulasi

Berita Terbaru

FOTO: Jasad seorang pemuda berinisial M.A.F (24) saat dilakukan identifikasi. @by_News9.id

PERISTIWA

Misteri Kematian Pemuda di Persawahan Bangkalan

Minggu, 15 Nov 2026 - 16:48 WIB