Dinkes-P2KB Sumenep Dituding Melindungi Kapus Masalembu

- Editorial Team

Rabu, 2 September 2026 - 18:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: Dian Maharanny, S.Kep., Ns., M.Kes., Kepala Puskesmas (Kapus) Masalembu, @by_News9.id/Uraian.id

FOTO: Dian Maharanny, S.Kep., Ns., M.Kes., Kepala Puskesmas (Kapus) Masalembu, @by_News9.id/Uraian.id

SUMENEP, NEWS9 – Dugaan ketidakdisiplinan Kepala Puskesmas (Kapus) Masalembu, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Dian Maharanny, S.Kep., Ns., M.Kes., kembali menuai sorotan.

Pasalnya, muncul dugaan bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut tidak masuk kerja dalam waktu yang cukup lama tanpa kejelasan alasan maupun tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.

Persoalannya bukan sekadar soal seorang aparatur sipil negara (ASN) yang absen dari kantor.

Jabatan Kepala Puskesmas memiliki tanggung jawab langsung terhadap operasional pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan.

Ketidakhadiran seorang pimpinan dalam waktu panjang berpotensi mengganggu koordinasi, pengawasan, hingga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Baca Juga:  Kekeringan di Sumenep, BPBD Masih Andalkan Suplai Air Bersih

Moh Syafi’, salah seorang yang menyoroti persoalan tersebut, menilai pemerintah daerah tidak boleh menganggap remeh dugaan pelanggaran disiplin ASN, terlebih jika yang bersangkutan menduduki posisi strategis sebagai Kepala Puskesmas.

“Kalau memang ada unsur kesengajaan tidak masuk kantor alias bolos, ini bukan persoalan sepele. Kepala Puskesmas memiliki tanggung jawab terhadap operasional pelayanan kesehatan. Kalau pimpinan tidak berada di tempat tanpa alasan yang sah, bagaimana pelayanan dan pengawasannya,” ujar Moh Syafi’, Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, apabila seorang ASN terbukti melakukan pelanggaran disiplin, pemerintah memiliki mekanisme dan aturan untuk memberikan pembinaan maupun sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.

Baca Juga:  Membangun Sumenep yang Inklusif, Keteladanan dari Sejarah hingga Kepemimpinan Mas Doktor Fauzi

Karena itu, ia mempertanyakan sejauh mana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes-P2KB) Kabupaten Sumenep melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai di wilayah kepulauan.

“Kalau memang sudah berlangsung berbulan-bulan, apa tindakan pemerintah daerah. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan. Apakah sudah ada teguran atau proses disiplin. Jangan sampai masyarakat justru melihat pemerintah seperti membiarkan,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya perlakuan berbeda dalam penegakan disiplin ASN.

“Kalau benar ada pelanggaran, kenapa tidak ada tindakan. Apakah karena yang bersangkutan Kepala Puskesmas sehingga seolah tidak tersentuh. Ini yang harus dijelaskan secara terbuka,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada penjelasan resmi yang memadai mengenai status kehadiran Kapus Masalembu maupun langkah yang telah dilakukan Dinkes-P2KB.

Baca Juga:  Belum Mampu Jamin Kualitas Makanan, MBG Bhakti Bunda Berjaya Kembali Disorot

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dinkes-P2KB Kabupaten Sumenep menyarankan agar persoalan tersebut ditanyakan langsung kepada kepala bidang terkait.

Bahkan, Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ketidakhadiran Kepala Puskesmas Masalembu tersebut. ***

Facebook Comments Box

Penulis : Nola

Editor : Seno CS

Sumber Berita: https://News9.id

Follow WhatsApp Channel news9.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tujuh Orang Diamankan Polisi di Probolinggo, Perselisihan Warga Masih Diselidiki
Pembangunan TPT Rp 150 Juta di Desa Patemon Disorot, Warga Pertanyakan Kualitas Material
Propam Selidiki Dugaan Perilaku Oknum Polisi terhadap Masyarakat di Probolinggo
Proses Eksekusi Tanah di Paiton Diwarnai Penolakan
DPRD Sampang Desak Usut Tuntas Dugaan Perselingkuhan ASN Puskesmas Robetal
Kapus Robatal Digiring ke Polres Sampang Usai Penggerebekan
Blokade Jalan Perkebunan, Polres Lumajang dan Brimob Bongkar Patok PT Kalijeruk Baru
Ratusan Massa Geruduk PN Kraksaan, Desak Eksekusi Tanah Persil 9 Dihentikan
Berita ini 95 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 19:58 WIB

Tujuh Orang Diamankan Polisi di Probolinggo, Perselisihan Warga Masih Diselidiki

Rabu, 14 Oktober 2026 - 08:52 WIB

Pembangunan TPT Rp 150 Juta di Desa Patemon Disorot, Warga Pertanyakan Kualitas Material

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:53 WIB

Propam Selidiki Dugaan Perilaku Oknum Polisi terhadap Masyarakat di Probolinggo

Selasa, 13 Oktober 2026 - 10:34 WIB

Proses Eksekusi Tanah di Paiton Diwarnai Penolakan

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 18:31 WIB

DPRD Sampang Desak Usut Tuntas Dugaan Perselingkuhan ASN Puskesmas Robetal

Berita Terbaru

FOTO: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, S.Si., M.IP., (tengah) saat menghadiri kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). @by_News9.id

PEMERINTAHAN

Perisai Anak Jadi Andalan Diskominfo Jatim

Kamis, 15 Okt 2026 - 18:07 WIB

FOTO: IMI dalam Aksi Demonstrasi di Universitas PGRI Sumenep. @by_News9.id

DAERAH

IMI Desak Evaluasi Satgas dan Transparansi PKKMB

Kamis, 15 Okt 2026 - 07:45 WIB