SUMENEP, NEWS9 – Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep di sisi timur Taman Adipura, menuai sorotan warga, Rabu (11/11/2026).
Penertiban tersebut dipertanyakan lantaran dinilai belum mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan di seluruh kawasan perkotaan.
Salah seorang warga, Amrullah, secara terbuka mempertanyakan pola penertiban yang dinilainya hanya menyasar titik-titik tertentu.
Menurutnya, jika penataan PKL memang menjadi bagian dari upaya menciptakan ketertiban dan menjaga fungsi fasilitas umum, Satpol PP semestinya bertindak menyeluruh tanpa membedakan lokasi.
“Kalau memang betul-betul mau ditertibkan, seharusnya semua tempat PKL juga ditertibkan,” ujarnya kepada media ini di lokasi.
Amrullah menyebut sejumlah kawasan yang menurutnya juga perlu mendapat perhatian serius, di antaranya depan MAN Sumenep dan sejumlah titik trotoar yang masih digunakan untuk aktivitas perdagangan.
Dia menilai, apabila penertiban hanya dilakukan di satu kawasan sementara lokasi lain yang memiliki persoalan serupa dibiarkan, kondisi tersebut berpotensi memunculkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penegakan aturan.
“Misalnya di depan MAN Sumenep, Jalan KH. Wahid Hasyim, sepanjang Jalan Teuku Umar Pandian, Dr. Cipto. Kalau hanya satu titik tertentu yang ditertibkan, seakan-akan ada tempat yang diistimewakan,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Hyuhadam, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Sumenep menjelaskan bahwa kegiatan penertiban dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT).
Dia menyebut kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan.
“Memang begitu, Mas. SPT rutin sudah melekat tiap bulan,” kata Hyuhadam.
“Memang ada titik-titik tertentu,” imbuh Rizal yang saat itu mendapingi Hyuhadam, di lokasi penertiban.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab substansi kritik warga.
Amrullah mempertanyakan mengapa keberadaan PKL di sejumlah kawasan lain belum mendapatkan penanganan serupa, padahal aktivitas perdagangan di atas trotoar dan fasilitas umum juga berpotensi mengganggu ketertiban serta hak pengguna jalan.
Ketika kembali ditanya mengenai keberadaan PKL di kawasan Pandian, depan MAN Sumenep hingga Jalan Dr. Cipto, Hyuhadam menyebut aktivitas PKL di sejumlah lokasi tersebut sudah berlangsung sejak era pemerintahan Bupati Sumenep sebelumnya, KH. A. Busyro Karim.
Pernyataan itu justru menyisakan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan aturan. Sebab, keberadaan aktivitas PKL yang telah berlangsung lama semestinya menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan langkah penataan, bukan alasan untuk membiarkan persoalan berlarut-larut.
Amrullah berharap Satpol PP Sumenep tidak sekadar menjalankan penertiban secara rutin dan administratif, tetapi juga memastikan penerapan aturan dilakukan secara adil, terukur, dan merata di seluruh wilayah perkotaan.
“Penegakan aturan harus dilakukan secara adil dan merata agar tidak menimbulkan kesan tebang pilih di tengah masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi News9 masih berupaya menghubungi Kepala Satpol PP Kabupaten Sumenep untuk memperoleh klarifikasi mengenai dasar penentuan lokasi penertiban, evaluasi terhadap kawasan lain, serta langkah konkret pemerintah dalam memastikan penegakan aturan PKL berjalan secara menyeluruh. ***
Penulis : Nola
Editor : Seno CS
Sumber Berita: https://News9.id
