Polres Akui Ada “Deal Uang” Sebelum LSM SB Ditangkap

- Editorial Team

Jumat, 30 Mei 2025 - 21:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Penangkapan seorang oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berinisial SB. @by_News9.id/KoranMadura

Foto: Penangkapan seorang oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berinisial SB. @by_News9.id/KoranMadura

SUMENEP, NEWS9 – Penangkapan seorang oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berinisial SB oleh Satreskrim Polres Sumenep memicu sorotan luas.

Pernyataan Kasat Reskrim Polres Sumenep, AKP Agus, dalam konferensi pers justru menimbulkan sejumlah pertanyaan tentang prosedur hukum dan dugaan praktik penjebakan (entrapment).

Dalam keterangan resminya kepada awak media, AKP Agus menyampaikan SB ditangkap saat diduga hendak menerima sejumlah uang dari seorang kepala desa di Kecamatan Batang-Batang, Sumenep.

Transaksi tersebut berlangsung di kediaman seorang pegawai Inspektorat Kabupaten Sumenep berinisial J.

“Tersangka SB ini datang ke rumah J untuk menunggu transaksi yang telah disepakati,” ujar AKP Agus.

Menurut Agus, laporan diterima dari pihak pelapor yang kemudian menyerahkan barang bukti.

Kemudian, tim Resmob dan penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap SB.

Baca Juga:  Antusias Warga RW 02 Dusun Krajan 1 Pasrujambe Rayakan HUT ke-80 RI dengan Rasa Kebersamaan

Pernyataan bahwa terdapat “kesepakatan” soal uang memicu tanya-jawab lanjutan dengan media.

“Berarti ada kesepakatan?” tanya seorang jurnalis.

“Iya, ada. Awalnya diminta sekitar 40 juta, lalu turun-turun hingga jadi 20 juta,” jawab Agus.

Ketika ditanya mengapa kepala desa bersedia memberikan uang, Agus menjelaskan bahwa kepala desa merasa takut akan dilaporkan ke Inspektorat jika tidak menuruti permintaan tersebut.

Publik mulai mempertanyakan proses penangkapan tersebut.

Video yang beredar memperlihatkan SB diborgol, tasnya digeledah, dan tim menunjukkan surat penangkapan.

Penangkapan dilakukan di rumah J, yang bukan tempat umum, melainkan kediaman pribadi seorang pegawai Inspektorat.

Pertanyaan pun bermunculan. Apakah SB pernah dipanggil lebih dulu sebagai saksi? Apakah penyelidikan telah dilakukan secara mendalam? Dan, apakah pelapor dalam hal ini kepala desa telah dimintai keterangan resmi sebelum penangkapan dilakukan?

Baca Juga:  Muhammadiyah Karang Penang Salurkan Ratusan Paket Daging Kurban untuk Warga Kurang Mampu

Dalam video penangkapan, tampak seorang kepala desa Batang-Batang Daya bersama suaminya berada di lokasi.

Keduanya terlihat kuat dugaan kepura-puraan panik saat SB digelandang keluar oleh polisi.

Keberadaan mereka semakin memperkuat dugaan adanya skenario penjebakan terhadap SB.

Jika benar penangkapan SB merupakan hasil skema jebakan, maka hal itu bisa berpotensi melanggar hukum.

Praktik entrapment (penjebakan) tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana Indonesia karena bertentangan dengan asas due process of law.

Pakar hukum menilai bahwa bila penjebakan itu melibatkan aparat penegak hukum, maka dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

KEPP menyebutkan bahwa anggota kepolisian wajib menjunjung tinggi keadilan, profesionalisme, dan hak asasi manusia.

Baca Juga:  Jaringan Narkoba Bercokol di Masalembu, Kapolri Ditantang Serius Sapu Bersih

Menjebak seseorang untuk dijadikan tersangka tanpa melalui tahapan hukum yang sah merupakan bentuk rekayasa hukum yang mencederai keadilan.

Kasus tersebut kini menjadi sorotan tajam masyarakat luas.

Polres Sumenep didesak untuk bersikap transparan, menjelaskan secara utuh kronologi serta prosedur hukum yang telah dilakukan.

Apakah pemanggilan saksi, klarifikasi awal, dan proses penyelidikan sudah dijalankan sesuai aturan? Ataukah penangkapan SB justru menjadi contoh lemahnya prosedur hukum dan potensi rekayasa kasus?

Masyarakat berharap, penegakan hukum tetap berjalan secara adil, transparan, dan tidak melanggar hak individu.

Kasus ini menjadi ujian integritas lembaga penegak hukum dan cermin dari kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. ***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel news9.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Unit PPA Polres Lumajang Amankan Dua Pemuda Diduga Setubuhi Dua Remaja Perempuan
Istri yang Diduga Selingkuh dengan Pria Asal Desa Karangcempaka Gugat Cerai Suami
Bongkar Prostitusi Online di Sampang, Polres Ringkus Mucikari Asal Surabaya
Satnarkoba Polres lumajang Ringkus 2 Pengedar dan 15 Pengguna Narkoba 
Pengakuan Penyidik di Sidang Dugaan Kekerasan Polisi Masalembu
Penyadapan Presiden Terbongkar, Tiga Jenderal Polri Jadi Tersangka
Polsek Sapeken Bongkar Dugaan Bisnis Sabu di Pagerungan Besar, Dua Pria Ditangkap
Perkara Pengeroyokan Remaja Perempuan di Surabaya Berakhir Damai melalui Restorative Justice
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 13:40 WIB

Unit PPA Polres Lumajang Amankan Dua Pemuda Diduga Setubuhi Dua Remaja Perempuan

Jumat, 13 November 2026 - 10:31 WIB

Istri yang Diduga Selingkuh dengan Pria Asal Desa Karangcempaka Gugat Cerai Suami

Kamis, 12 November 2026 - 19:42 WIB

Bongkar Prostitusi Online di Sampang, Polres Ringkus Mucikari Asal Surabaya

Selasa, 10 November 2026 - 11:22 WIB

Satnarkoba Polres lumajang Ringkus 2 Pengedar dan 15 Pengguna Narkoba 

Jumat, 6 November 2026 - 06:48 WIB

Pengakuan Penyidik di Sidang Dugaan Kekerasan Polisi Masalembu

Berita Terbaru

FOTO: Anggota BAM Jatim, Ach Toifur Ali Wafa (Kanan), Kapolda Jatim Irjen. Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H. (Tengah), Anggota DPD RI, Dr Lia Istifhama S.Sos.i., M.E.I (Kiri). @by_News9.id

DAERAH

BAM Jatim Siapkan Kanal Aduan Kekerasan Perempuan

Selasa, 17 Nov 2026 - 18:34 WIB

FOTO: Arumi Bachsin Emil Dardak, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, @by_News9.id

KESEHATAN

Arumi Bachsin Dorong Posyandu Jadi Penghubung Persoalan Warga

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:03 WIB