SUMENEP, NEWS9 – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mempercepat transformasi ekonomi digital di segala lini, terutama pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Melalui skema Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), pemkab menargetkan ekosistem transaksi digital berbasis QRIS menjadi standar baru di kalangan pelaku usaha lokal.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan komitmennya untuk mengubah pola transaksi konvensional menjadi digital guna menciptakan efisiensi dan meningkatkan daya saing pelaku UMKM di era ekonomi digital.
“Digitalisasi ini bukan sekadar tren, tetapi upaya konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Kami ingin pelaku UMKM punya akses pasar yang lebih luas dan lebih cepat melalui sistem transaksi nontunai,” ujar Bupati saat membuka High Level Meeting Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Kamis (19/6/2025).
Penerapan QRIS dijadikan sebagai langkah awal digitalisasi dan telah diujicobakan di dua titik strategis, yakni Pasar Minggu dan Pasar Tajamara.
Pemerintah daerah juga terus mendorong pelaku UMKM untuk beralih ke sistem pembayaran digital melalui koordinasi intensif lintas sektor.
“Digitalisasi ini tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami konsisten membangun komunikasi dengan pelaku UMKM agar sistem digital yang diterapkan sesuai kebutuhan riil mereka,” tambahnya.
Sementara itu, Perwakilan Bank Indonesia, Farid Efendi, mengapresiasi kemajuan Sumenep dalam penerapan QRIS sebagai alat transaksi utama.
Dia menyebut tingkat digitalisasi transaksi di Sumenep telah mencapai 97 persen, tertinggi di Pulau Madura.
“Ini capaian luar biasa. Pemerintah daerah Sumenep telah menunjukkan komitmen nyata dalam membangun ekosistem ekonomi digital di tingkat akar rumput,” tandas Farid.
Senada dengan itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep, Faruk Hanafi, menjelaskan sejak tahun 2021, Pemkab telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang mengawal transformasi pembayaran non-tunai, baik untuk belanja maupun penerimaan daerah.
Beberapa langkah konkret yang telah berjalan di antaranya adalah pengembangan e-PBB berbasis QRIS, penerbitan e-SPPT untuk desa dan kelurahan, serta penggunaan QRIS dalam pembayaran pajak restoran, hotel, hingga layanan kesehatan di puskesmas kepulauan.
“Digitalisasi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien,” tutup Faruk. ***
