SUMENEP, NEWS9 – Dugaan praktik hukum tebang pilih di tubuh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Jawa Timur, kembali mencuat ke permukaan.
Ketua Front Mahasiswa Pembela Keadilan (FMPK), Tolak Amir, yang menilai lembaga penegak hukum tersebut mulai kehilangan arah dalam menegakkan keadilan.
Menurut Tolak Amir, keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejatinya menjadi simbol kemurnian demokrasi dan transparansi dalam sistem politik Indonesia.
Namun, di tingkat daerah, nilai-nilai tersebut justru tergerus oleh praktik kotor yang mencederai kepercayaan publik.
“KPU adalah cahaya bagi demokrasi. Tapi di Sumenep, cahayanya redup karena hilangnya kejujuran dan integritas,” ujarnya kepada News9.id, Senin (3/11/2025).
Tolak Amir menyinggung dugaan korupsi dalam pengadaan logistik Pemilu 2024 di lingkungan KPU Kabupaten Sumenep.
Kasus tersebut, menurutnya, menjadi bukti betapa lembaga penyelenggara pemilu di daerah tak segan bermain uang rakyat demi kepentingan kelompok tertentu.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi kejahatan yang menjijikkan. Mereka berani mempermainkan uang negara uang rakyat dengan akrobat politik yang memalukan,” tegasnya.
Kasus yang kini disebut tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sumenep itu dinilai berjalan di tempat.
Publik menaruh harapan besar agar Kejari Sumenep tidak sekadar menjadi penonton, tetapi benar-benar menegakkan hukum secara adil, terbuka, dan tanpa pandang bulu.
Tokoh pemuda Sumenep itu juga menegaskan, alasan “menunggu hasil audit” tidak dapat dijadikan tameng hukum untuk menunda penyelidikan.
Ia menilai, pernyataan seperti itu justru memperkuat kesan bahwa penegakan hukum di Sumenep sedang dipermainkan oleh pihak-pihak yang ingin melindungi kepentingan tertentu.
“Jangan didik masyarakat dengan kebohongan bertubi-tubi. Jangan jadikan audit sebagai alasan untuk mengaburkan kebenaran,” ujarnya dengan nada geram.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata Kejari Sumenep apakah berani menegakkan hukum dengan kepala tegak, atau justru bersekutu dengan penjahat uang rakyat.
“Kejaksaan jangan bermain di wilayah abu-abu. Tugas mereka adalah menjaga marwah hukum, bukan menodai keadilan demi kepentingan politik,” pungkas Tolak Amir.
Sementara itu, kasus dugaan korupsi logistik KPU Sumenep menjadi ujian besar bagi integritas lembaga hukum di tingkat daerah.
Kini, publik menuntut transparansi, keberanian, dan komitmen nyata dalam membongkar praktik busuk di balik pesta demokrasi. ***
