SAMPANG, NEWS9 – Gerakan Masyarakat Pinggiran (Gempi) menemukan indikasi ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan porsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Kabupaten Sampang, Madura.
Temuan ini memicu pertanyaan publik terkait transparansi dan pengawasan program prioritas nasional tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun dari sejumlah warga Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, menu keringan yang disajikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanggumong 02 yang dikelola Yayasan Pendidikan Islami (YPI) Al-Baghdady dinilai tidak sebanding dengan nominal anggaran per porsi.
Berikut rincian menu yang dilaporkan:
Selasa (14/4):
· Porsi kecil (Rp8.000): susu kotak 110ml, 1 pisang, 1 jeruk kecil.
· Porsi besar (Rp10.000): sama persis dengan porsi kecil, hanya ditambah sebungkus kecil keripik tempe.
Rabu (15/4):
· Porsi kecil (Rp8.000): susu kotak 115ml, 2 pisang kecil, 1 roti burger isi sosis.
· Porsi besar (Rp10.000): sama seperti porsi kecil, dengan selisih 1 pisang (total 3 pisang).
Ketua Gempi, Zainal Abidin, menilai secara kasat mata porsi tersebut jauh dari standar kelayakan.
Menurut hitungannya, nilai riil porsi kecil hanya sekitar Rp6.000-an, sementara porsi besar pun tak lebih dari kisaran yang sama.
“Bagaimana komunikasi antara kepala SPPG, akuntan, ahli gizi, dan mitra pemilik dapur? Jika mereka mau jujur, hitungan porsi yang disajikan bisa dihitung dengan kasat mata,” ujar Zainal.
Ia menegaskan seluruh anggaran MBG seharusnya dialokasikan untuk bahan baku makanan penerima manfaat.
Keuntungan mitra pengelola dapur, menurut dia, sudah memiliki skema tersendiri yakni Rp6 juta per hari.
“Mitra jangan ikut campur lagi. SPPI, akuntan, dan ahli gizi jangan mencari keuntungan tambahan dari jatah penerima manfaat,” tegasnya.
Zainal memperingatkan bahwa jika persoalan ini dibiarkan, citra program MBG akan rusak.
Karena itu, ia mendesak adanya pengawasan berkelanjutan dari satuan tugas (Satgas) MBG di setiap kecamatan serta peningkatan profesionalisme Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai kepala dapur.
“SPPI tidak diajarkan untuk menuruti kemauan mitra, justru harus saling mengingatkan karena diawasi masyarakat,” ujarnya.
Zainal juga mengingatkan agar Penyelenggara MBG tidak bersikap anti-kritik. Gempi Kritik Porsi MBG di Sampang Dinilai Tak Sebanding dengan Anggaran siap melayangkan laporan resmi jika ditemukan pelanggaran serius.
“Jangan sampai SPPG mendapat teguran, disuspen, atau bahkan ditutup permanen,” pungkasnya.
Kepala SPPG Tanggumong 2, M. Nurul Ihsan, dan Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Sampang, Ratna Nur Handayani, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan, memilih tidak memberikan respons.
Sementara itu, Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam menjaga mutu program nasional tersebut.
“Laporan, aduan dari penerima manfaat maupun warga sekitar akan kami catat dan diteruskan ke BGN” ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (16/4).
Sudarmanto menyatakan seluruh SPPG agar tetap mematuhi petunjuk teknis (juknis) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program MBG demi menjaga integritas program tersebut. ***
