SUMENEP, NEWS9 – Dugaan korupsi dalam pengadaan logistik Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus menjadi sorotan publik.
Sejumlah elemen masyarakat menilai lembaga penyelenggara pemilu itu mulai kehilangan transparansi dan akuntabilitas.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK) Sumenep, Tolak Amir, menegaskan bahwa pihaknya telah secara resmi melayangkan surat permintaan keterbukaan informasi publik kepada KPU Sumenep.
“Kami sudah mengajukan permohonan agar KPU membuka data dan dokumen pengadaan logistik Pemilu 2024. Publik berhak tahu, karena dana Pemilu itu bersumber dari uang rakyat. Kalau ada indikasi penyimpangan, maka itu bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” tegas Amir, Jumat (7/11/2025).
Namun, hingga kini FMPK belum menerima tanggapan resmi dari KPU.
Amir menilai sikap diam lembaga penyelenggara pemilu tersebut justru menimbulkan kecurigaan kuat di tengah masyarakat.
“Jika KPU abai atas permintaan informasi publik, kami patut menduga ada yang disembunyikan. Jangan sampai KPU dijadikan alat untuk merampok uang rakyat lewat proyek logistik pemilu,” tambahnya dengan nada keras.
Amir juga menyinggung langkah Kejaksaan Negeri Sumenep yang sebelumnya telah melakukan penggeledahan di kantor KPU.
Namun, hingga kini belum ada penjelasan terbuka terkait barang bukti atau dokumen yang diamankan penyidik.
“Pertanyaannya, apa saja barang yang dibawa kejaksaan saat penggeledahan? Kenapa publik tidak tahu? Ini membuat penegakan hukum di Sumenep terasa gelap,” ujarnya.
Ia menilai, kasus dugaan korupsi logistik KPU itu menjadi bukti hancurnya integritas sebagian oknum penyelenggara pemilu yang seharusnya menjaga marwah demokrasi.
“Rakyat menaruh kepercayaan besar kepada KPU untuk bekerja jujur, bersih, dan bermoral. Tapi kalau kepercayaan itu dirusak demi keuntungan pribadi, itu sangat tragis,” ucapnya.
Lebih lanjut, Amir menegaskan bahwa FMPK akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.
Pihaknya juga mendesak agar KPU Sumenep membuka salinan data anggaran pengadaan logistik yang kini disebut-sebut menjadi temuan Kejaksaan.
“Kami tidak mau dibawa ke ruang gelap di atas kegelapan. Kami akan kawal sampai ada kepastian hukum dan keterbukaan publik yang sebenarnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sumenep periode 2024–2029, Nurussyamsi, saat dikonfirmasi News9.id melalui pesan WhatsApp, belum memberikan tanggapan meski pesan telah terlihat dibaca. ***
