SURABAYA, NEWS9 – Seruan tajam datang dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur.
Organisasi mahasiswa Islam tertua itu mendesak agar reformasi Kepolisian Republik Indonesia tidak berhenti di ruang konferensi dan peraturan presiden, tetapi menembus hingga jantung moral dan budaya aparat penegak hukum.
“Reformasi Polri adalah perang tanpa musuh, pertempuran moral antara nurani dan kekuasaan. Yang harus dilawan bukan rakyat, tetapi sistem yang membuat penegak hukum kehilangan jiwa keadilan,” ujar Koordinator Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan BADKO HMI Jatim, Dzulkarnain Jamil, dalam keterangan di Surabaya, Sabtu, (8/10).
Seruan itu menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2025.
Langkah tersebut dianggap sebagai respons terhadap krisis kepercayaan publik terhadap Polri yang terus tergerus berbagai skandal.
Namun, Dzulkarnain mengingatkan, pembentukan komisi itu tak boleh berhenti di atas kertas.
“Tim ini hanya akan bermakna bila berani menyentuh akar masalah: budaya feodal, pungutan liar, ketimpangan hukum, dan relasi kuasa di tubuh kepolisian,” katanya.
Menurut HMI Jatim, reformasi sejati bukan perkara mengganti seragam atau merombak struktur.
“Masalah Polri ada di kultur yang korosif. Reformasi sejati harus menata ulang moralitas kekuasaan dari mental tunduk pada jabatan, menjadi loyal pada kebenaran,” tutur Dzulkarnain.
Kehadiran figur-figur senior seperti Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD dalam komisi reformasi dinilai memberi sinyal positif. Namun Dzulkarnain mengingatkan publik agar tak terbuai nama besar.
“Publik berhak mengawal, agar hasilnya tidak sekadar laporan teknokratis yang sunyi dari keberanian politik,” ujarnya.
BADKO HMI Jatim memandang perlu adanya sinergi antara dua poros reformasi: komite eksternal yang dibentuk presiden dan tim internal bentukan Kapolri.
Keduanya harus bekerja dalam semangat transparansi dan keadilan, bukan sekadar menjaga citra.
“Kami menghargai langkah cepat Kapolri, tetapi reformasi sejati tidak lahir dari ruang seremonial. Ia lahir dari keberanian membuka borok institusi di hadapan rakyat,” tegas Dzulkarnain.
HMI Jatim merumuskan tiga tantangan pokok reformasi Polri:
1. Reformasi struktural: memperjelas garis komando, memulihkan profesionalisme, dan memastikan akuntabilitas tanpa intervensi politik.
2. Reformasi kultural: menumbuhkan etika pelayanan publik, menghapus pungli, dan mengembalikan citra polisi sebagai pelindung, bukan penindas.
3. Reformasi kesejahteraan: memperbaiki ekonomi anggota Polri agar tidak terseret dalam penyimpangan dan praktik koruptif.
“Reformasi tanpa perbaikan kesejahteraan hanyalah utopia. Tapi kesejahteraan tanpa moralitas akan melahirkan polisi yang makmur tapi kehilangan empati,” kata Dzulkarnain.
BADKO HMI Jatim juga mendorong agar Komisi Percepatan Reformasi Polri membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil, kampus, dan organisasi kemasyarakatan.
“Polri tidak boleh direformasi dari atas saja. Reformasi harus datang dari bawah, dari suara warga desa, jalan raya, dan ruang publik tempat rakyat berinteraksi dengan polisi setiap hari,” ujarnya.
HMI Jatim menutup pernyataannya dengan peringatan keras: reformasi Polri sejatinya adalah bagian dari reformasi keadilan bangsa.
“Jika hukum gagal menegakkan nurani, rakyat akan belajar mencari keadilan di luar negara. Saat itu, republik kehilangan maknanya,” kata Dzulkarnain Jamil. ***
