Mangkir dari RDP DPRD dan PMII UPI Sumenep, SKK Migas Dinilai Tak Komitmen

- Editorial Team

Jumat, 23 Januari 2026 - 11:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: Diky Alamsyah, Ketua Komisariat PMII UPI Sumenep. @by_News9.id

FOTO: Diky Alamsyah, Ketua Komisariat PMII UPI Sumenep. @by_News9.id

SUMENEP, NEWS9 – Ketidakhadiran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Sumenep dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UPI Sumenep memantik amarah publik.

Sikap mangkir tersebut dinilai sebagai bentuk nyata arogansi lembaga negara sekaligus sinyal kuat matinya komitmen transparansi di daerah penghasil migas.

RDP yang dijadwalkan Senin, 16 Desember 2025, pukul 12.00 WIB di Ruang Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep sejatinya merupakan forum resmi untuk membedah keberadaan dan kinerja Pusat Informasi KKKS Migas di Sumenep.

Forum itu lahir dari keresahan publik dan desakan PMII UPI Sumenep yang menilai pusat informasi tersebut mandul fungsi, nihil manfaat, dan miskin akuntabilitas.

Baca Juga:  Satlantas dan Sat Samapta Polres Sumenep Cegah Balap Liar, 42 Motor Diamankan

Namun, alih-alih hadir dan membuka ruang klarifikasi, SKK Migas justru memilih absen.

Melalui surat resmi tertanggal Desember 2025, SKK Migas berdalih memiliki agenda lain yang telah terjadwal sebelumnya.

Dalih klasik itu disampaikan tanpa itikad baik, tanpa perwakilan berwenang, tanpa solusi konkret, dan tanpa kepastian jadwal lanjutan.

Sikap tersebut menuai kecaman keras dari PMII UPI Sumenep. Ketua Komisariat PMII UPI, Diky Alamsyah, menilai ketidakhadiran tersebut sebagai bentuk pengabaian terang-terangan terhadap lembaga legislatif daerah.

“Ini bukan sekadar tidak hadir. SKK Migas berulang kali mengingkari komitmen. Janji penjadwalan ulang Januari diingkari, lalu diulur ke Februari tanpa kepastian. Ini bukan kelalaian administratif, ini pelecehan terhadap DPRD dan publik Sumenep,” tegas Diky, Jumat (23/1).

Menurut aktivis asal kepulauan itu, pola penghindaran yang terus berulang menunjukkan tidak adanya itikad serius SKK Migas untuk membuka borok tata kelola migas di Sumenep, khususnya terkait Pusat Informasi KKKS Migas yang hingga kini hanya eksis secara fisik dan anggaran, namun nihil fungsi pelayanan informasi.

“Gedungnya ada, anggarannya jalan, tapi informasi tak pernah sampai ke masyarakat. Kalau lembaga negara terus menghindari forum resmi, wajar publik curiga: apa yang sedang ditutupi,” ujarnya.

Lebih jauh, Diky menegaskan bahwa sikap SKK Migas telah melampaui batas toleransi gerakan mahasiswa. Menunda, menghindar, dan mengingkari janji dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan dalam mengelola sektor strategis negara.

“Migas itu urat nadi negara, bukan mainan birokrasi. Kalau SKK Migas menganggap ini bisa ditunda-tunda tanpa konsekuensi, berarti mereka sedang bermain-main dengan kepentingan rakyat. Kami tidak akan diam,” tandasnya.

PMII UPI Sumenep memastikan, bila SKK Migas kembali mengulur agenda RDP pada Februari tanpa kejelasan dan tanpa kehadiran pihak yang memiliki otoritas pengambilan keputusan, maka eskalasi tekanan publik dan aksi lanjutan menjadi keniscayaan.

“Kami beri ruang, tapi tidak tanpa batas. Jika Februari kembali diingkari, ini bukan lagi soal audiensi, tapi soal perlawanan terhadap arogansi lembaga yang anti-kritik,” pungkasnya. ***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel news9.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jajanan Bermuatan Judi Menyusup ke Sekolah, Dewan Pendidikan Sampang Desak Disdik Bertindak
Operasi Zebra Semeru 2026, Kapolresta Sumenep: Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Prioritas
Kembali Pimpin PWI Jatim, Lutfi Hakim Prioritaskan Pemerataan Kompetensi Wartawan
Founder Tabur Baik Gandeng Bogor Elektronik Luncurkan Program “Anak Baik”
Pakan Ayam Tembus Rp416 Ribu, Peternak Telur Sumenep Menjerit
Jangan Sekadar Tutup, Muhammadiyah Desak Pemkab Sumenep Perjelas Regulasi
Peringati Hari Pahlawan, Ponpes Tanwirul Islam Sampang Deklarasikan Jogo Presiden
Pengadaan Mobil Dinas BPPKAD Probolinggo Rp333,2 Juta Disorot, Pembayaran Tercatat di Luar Sistem
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 14:33 WIB

Jajanan Bermuatan Judi Menyusup ke Sekolah, Dewan Pendidikan Sampang Desak Disdik Bertindak

Senin, 16 November 2026 - 11:15 WIB

Operasi Zebra Semeru 2026, Kapolresta Sumenep: Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Prioritas

Sabtu, 14 November 2026 - 09:45 WIB

Kembali Pimpin PWI Jatim, Lutfi Hakim Prioritaskan Pemerataan Kompetensi Wartawan

Kamis, 12 November 2026 - 19:56 WIB

Founder Tabur Baik Gandeng Bogor Elektronik Luncurkan Program “Anak Baik”

Kamis, 12 November 2026 - 06:40 WIB

Pakan Ayam Tembus Rp416 Ribu, Peternak Telur Sumenep Menjerit

Berita Terbaru

FOTO: Arumi Bachsin Emil Dardak, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, @by_News9.id

KESEHATAN

Arumi Bachsin Dorong Posyandu Jadi Penghubung Persoalan Warga

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:03 WIB