SUMENEP, NEWS9 – Para anggota Legeslatif Provinsi Jatim terpilih dari Dapil 14 begitu juga anggota DPR RI Dapil XI Madura beserta Gubernur Khofifah, jangan hanya senyum ketika melihat dan membaca sebuah berita, suara anda di 5 kepulauan Kabupaten Sumenep sebagai penentu dalam pemilu 2024. Dimana letak pertanggungjawabanmu terhadap Lima Kepulauan Sumenep.
Dalam gimmick politik, sering kita dengar bahwa rakyat ”dimanfaatkan” hanya untuk kepentingan meraih suara pada masa pemilu.
Hal tersebut menjadi kondisi empiris di wilayah 5 Kepulauan di Ujung Timur Kabupaten Sumenep.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Problematika saat ini terjadi di daerah kepulauan: Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken dan Masalembu di mana pemimpin atau wakil rakyat terpilih sudah tidak lagi mempedulikan kepentingan rakyatnya.
Dalam benaknya, bagaimana jalanku masih seperti ini? Atau Apa karena identitas sebagai masyarakat pinggiran? Keluh warga kepulauan.
Kritik rakyat semakin pedas, saduran berita 5 kepualaun di Kabupaten Sumenep menjadi tranding topic Goegle News. Namun, uraian pada pemberitaan tersebut seakan akan dianggap sebagai suatu berita bohong (fake news) seketika itu publik akan mengurangi tingkat kepercayaannya terhadap berita yang telah disadur oleh wartawan sehingga terjadi pengalihan isu dengan cara tracking pemberitaan positif sebagai politik penyangkalan ( Politic of Denial) agar Citra Baik tetap terjaga.
Begitu pula dengan Anggota DPRD jatim dari dapil 14 dan DPR RI dari Dapil XI, Tidak satupun diantaranya pedulikan lima kepulauan Sumenep.
Garis besarnya, satupun di antaranya reses pun disinyalir tidak pernah dilaksanakan di lima kepulauan tersebut.
Lalu, bagaimana bisa serap aspirasi rakyat, kalau reses hanya dilakukan di daratan saja.
Seharusnya reses bagian sarana penting bagi anggota legislatif untuk membangun komunikasi politik sekaligus bentuk pertanggungjawaban moral kepada konstituen.
Bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat. Suara rakyat harus di dengar, suara rakyat yang harus diperjuangkan.
Fakta dilapangan, seakan akan hilang sinyal terhadap konektiviras di kepulauan Kabupaten Sumenep sehingga pembangunan infrastruktur, Energi dan Elektrifikasi dihanyut ombak.
Lantas, Apa fungsi jabatan sebagai legislatif?
Problematika ini tidak bisa lepas dari tanggung jawab Gubernur, lalu bagaimana saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim dalam 2 periode gubernur khofifah menjabat?
Disuatu sisi, Pemerintah Kabupaten sumenep dan masyarakat kepulauan menunggu jawaban serta sinyal kedatangan Gubernur jatim Khofifah Indar Parawangsa.
Akan tetapi, sinyal kedatangan Gubernur Jatim ke kab. Sumenep mendadak Hilang . Ini, Ada Apa? kata lirik Lagu ” Tanyakan Pada Rumput Yang Bergoyang“.
Pembangunan infrastruktur seolah-olah terfokus pada pusat kota dan kawasan bisnis, sementara wilayah pinggiran atau kepulauan terabaikan sehingga ini dianggap melanggengkan ketimpangan (Sistem Ekonomi Kapitalis, Kebijakan yang Tidak Adil, Terbatasnya Akses Pendidikan dan Kesehatan, dan Budaya Korupsi).
Yangmama, ini akan menjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah, kerusakan jalan yang dibiarkan, dampak lingkungan, serta transparansi anggaran.
Mungkinkah anggaran tersebut hanya bersifat kosmetik atau pencitraan?, atau Apakah Gubernur saat ini sedang tidur lelap karena sariawannya?, sungguh terlalu pola dan cara 2 peran karena ini mengabaikan akses dasar masyarakat pinggiran, bagaimana akan terealisasi.
Ketua DPD PWRI Jawa Timur, Ridwan mensinyalir kinerja gubernur jatim minimnya Transparansi dan Partisipasi Publik ketika gubernur mengambil kebijakan secara sepihak.
Seharusnya, Masyarakat dan aktivis harus dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran (bukan hanya saat sosialisasi) karena sulit diakses atau tidak terbuka secara real-time.
Apakah ini bagian dari sistem politik strategi underground pemerintah provinsi Jatim?
Atau, mungkin selama ini Pemprov jatim dengan Pemkab Sumenep sedang tidak baik baik saja?
“Setidaknya Gubernur bisa bersinergi dengan kepala daerah untuk menyelesaikan permasalahan jalan rusak yang ada di kepulauan kabupaten sumenep,” ujar Ridwan, Ketua PWRI Jatim (Persatuan Wartawan Republik Indonesia), Kamis (9/4).
Ia juga menilai, perlunya peran aktif pemerintah provinsi dalam menangani persoalan infrastruktur di Kepulauan Kabupaten Sumenep bukan diam membisu.
Seharusnya Gubernur mengalokasikan anggaran besar untuk perbaikan jalan daerah kepulauan (Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken dan Masalembu) di kabupaten Sumenep guna meningkatkan konektivitas.
“Pemprov Jatim tidak boleh main-main dalam menangani persoalan infrastruktur di kepulauan kab. Sumenep, sedangkan masyarakat kepulauan berjibaku dari hasil keringatnya sendiri demi keberlangsungan jalannya perekonomian kepualaun. Ingat, Madura selalu dipandang sebelah mata, nyatanya… Madura adalah Pulau yang Kaya sumber Energi Minyak dan Gas. Kebutuhan Industri Jawa Timur diperoleh dari Madura, lalu, apa yang didapat oleh orang- orang pinggiran di kepulauan kab sumenep,” tegasnya.
Lanjut ridwan, mengharap KPK RI, BPK RI, KEJAKSAAN AGUNG beserta POLRI harus segera turun tangan ke Provinsi Jatim untuk melakukan Audit sebagaimana diketahui anggaran Pemprov Jatim yang sangat fantastis diduga adanya ketidak transparansian dalam mengelola anggaran APBD PROVINSI JATIM.
“Saya minta kepada Gubernur untuk lebih peduli terhadap persoalan warga, lebih mendengar keluh kesah warga, dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada,” tutupnya. ***
