SUMENEP, NEWS9 – Polemik perubahan desil masyarakat di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumenep mendapat perhatian serius dari Pemuda Muhammadiyah.
Organisasi kepemudaan tersebut menegaskan akan terus mengawal persoalan perubahan data sosial ekonomi masyarakat yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ludianto, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, menegaskan bahwa persoalan desil tidak boleh dipandang sebatas perubahan angka dalam sistem.
Di balik data tersebut terdapat hak dan masa depan masyarakat, khususnya warga yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu.
“Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep akan terus mengawal persoalan perubahan desil di beberapa kecamatan. Kami ingin memastikan bahwa data masyarakat miskin benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat pendataan yang tidak akurat,” tegas Ludianto.
Menurutnya, BPS dan Pemkab Sumenep, termasuk pemerintah di tingkat desa, harus memastikan proses pendataan, verifikasi, dan validasi dilakukan secara objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan agar persoalan politik di tingkat desa tidak sampai memengaruhi objektivitas pendataan masyarakat miskin.
“Jangan sampai karena politik desa, rakyat miskin menjadi korban carut-marut pendataan. Status sosial ekonomi seseorang harus ditentukan berdasarkan kondisi nyata, bukan karena kedekatan, pilihan politik, ataupun kepentingan kelompok,” ujarnya.
Ludianto meminta pemerintah membuka ruang bagi masyarakat yang merasa terjadi ketidaksesuaian data.
Warga harus diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan mengajukan verifikasi ulang apabila perubahan desil tidak sesuai dengan kondisi ekonominya.
“Kami tidak menolak pembaruan data. Yang kami tuntut adalah akurasi dan transparansi. Kalau datanya benar, tentu tidak ada alasan untuk takut diverifikasi. Tetapi kalau ada kesalahan, pemerintah harus berani memperbaikinya,” tegasnya.
Ia menilai pembenahan data kemiskinan harus dilakukan secara serius karena kesalahan data dapat berdampak langsung terhadap ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
Pemuda Muhammadiyah Sumenep, lanjut Ludianto, akan terus melakukan pengawalan dan menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah yang mengalami persoalan terkait perubahan desil.
“Kami akan terus mengawal. Kalau ditemukan persoalan di lapangan, kami akan menyampaikan dan mendorong agar dilakukan verifikasi serta perbaikan. Jangan sampai masyarakat miskin menjadi korban dari data yang tidak akurat,” katanya.
Menurutnya, pengawalan tersebut merupakan bagian dari fungsi sosial Pemuda Muhammadiyah untuk memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Data kemiskinan bukan alat politik dan bukan sekadar angka statistik. Data harus menjadi dasar menghadirkan keadilan. Karena itu, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep akan terus mengawal carut-marut perubahan desil di sejumlah kecamatan sampai persoalan ini mendapatkan kejelasan dan solusi yang berpihak kepada masyarakat,” pungkas Ludianto. ***
Penulis : Khairil
Editor : Seno CS
Sumber Berita: https://News9.id
