OPININEWS9 – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memandang bahwa terbitnya Peraturan Bupati Sumenep Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan langkah progresif dalam menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Namun, keberadaan regulasi tidak boleh dijadikan alat pencitraan politik apabila implementasinya masih jauh dari prinsip keadilan sosial yang dijanjikan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 2.131 penyandang disabilitas di Kabupaten Sumenep, hanya sekitar 350 anak yang terakses dalam sistem pendidikan formal.
Fakta ini menjadi alarm serius bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin hak pendidikan kelompok disabilitas.
PMII menilai bahwa persoalan utama bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada lemahnya keberpihakan anggaran, minimnya fasilitas aksesibel, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan buruknya koordinasi antarinstansi.
Banyak sekolah masih belum memiliki jalur kursi roda, toilet aksesibel, ruang kelas adaptif, maupun media pembelajaran yang ramah disabilitas. Bahkan pada tingkat perguruan tinggi, sebagian besar kampus belum memiliki Unit Layanan Disabilitas, SOP penerimaan mahasiswa disabilitas, dan fasilitas pendukung yang memadai.
Lebih ironis lagi, pelatihan pendidikan inklusif pada tahun 2024 hanya menjangkau sekitar 97 guru atau kurang dari 2% dari total guru di Kabupaten Sumenep. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah belum serius mempersiapkan ekosistem pendidikan inklusif secara menyeluruh.
PMII juga menyoroti ketimpangan akses pendidikan antara wilayah daratan dan kepulauan. Anak-anak disabilitas yang berada di daerah kepulauan menghadapi hambatan berlapis akibat minimnya fasilitas, keterbatasan tenaga pendidik, serta lemahnya layanan publik.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan inklusif tidak hanya menyangkut disabilitas, tetapi juga ketidakadilan pembangunan wilayah.
Sebagai organisasi kader dan gerakan sosial, PMII berpandangan bahwa pendidikan inklusif harus diposisikan sebagai agenda keadilan sosial, bukan sekadar program administratif. Negara wajib memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh hak pendidikan yang setara sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
PMII Mendesak:
1. Pemerintah Kabupaten Sumenep segera menyusun SOP pendidikan inklusif yang terukur dan mengikat seluruh satuan pendidikan.
2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang ramah disabilitas.
3. Memperluas pelatihan pendidikan inklusif bagi guru dan menyediakan Guru Pendamping Khusus (GPK) secara memadai.
4. Mewajibkan seluruh perguruan tinggi di Kabupaten Sumenep membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD).
5. Membangun sistem data disabilitas yang terintegrasi dan akurat sebagai dasar perencanaan kebijakan.
6. Memperkuat pengawasan dan evaluasi implementasi Perbup Nomor 13 Tahun 2024 secara berkala dan transparan.
Penutup
“Ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukanlah seberapa banyak regulasi yang diterbitkan, melainkan seberapa besar dampaknya dirasakan oleh masyarakat yang paling rentan. Selama anak-anak disabilitas masih kesulitan mengakses pendidikan yang layak, maka negara belum sepenuhnya menunaikan tanggung jawab konstitusionalnya. Pendidikan inklusif harus menjadi gerakan nyata untuk menghadirkan keadilan sosial, bukan sekadar slogan dalam dokumen kebijakan.” ***
