SUMENEP, NEWS9 – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Senin (19/5/2025).

Aksi tersebut sebagai bentuk evaluasi terhadap 100 hari kerja Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo dan Wakil Bupati Imam Hasyim.

Dalam aksi tersebut, massa menilai pemerintahan Fauzi-Imam belum menunjukkan perubahan maksimal dalam merealisasikan janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat.

Ketegangan sempat terjadi saat massa aksi mencoba memasuki area kantor Pemkab.

Saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian pun tak terhindarkan, meski situasi akhirnya dapat dikendalikan.

Abd Halim, Koordinator aksi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Pemkab Sumenep.

Menurutnya, slogan “Bismillah Melayani” yang menjadi identitas pemerintah saat ini hanya sekadar retorika.

“Dalam 100 hari ini, kami tidak melihat adanya perubahan substansial. Pelayanan publik masih buruk, pembangunan belum merata, dan penegakan hukum tidak menunjukkan perbaikan. Ini jauh dari janji kampanye mereka,” tegas Halim.

AMS juga menyoroti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap gagal menjalankan fungsi pelayanan publik:

Dinas PUTR dinilai lamban dalam memperbaiki infrastruktur jalan poros kabupaten yang masih banyak mengalami kerusakan berat.

Disbudporapar dikritik karena minimnya kegiatan yang menyentuh masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.

Pelayanan terhadap pemuda dinilai tidak mencerminkan semangat “Bismillah Melayani”.

Dinas Sosial disebut lalai dalam pendistribusian bantuan kepada musala, karena bantuan tidak tepat sasaran akibat lemahnya pengawasan.

Selain itu, AMS menilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT WUS dan PT Sumekar tidak berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah, malah menjadi beban APBD.

“Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya absen secara fisik, tetapi juga gagal menghadirkan kepemimpinan yang melayani. Banyak OPD tidak mampu menerjemahkan semangat pelayanan itu dalam kerja nyata,” tambah Halim.

Aksi tersebut berakhir tanpa adanya perwakilan dari Bupati maupun Wakil Bupati yang menemui massa.

Dimana hal tersebut menambah kekecewaan peserta aksi.

“Kami datang untuk menyampaikan keresahan rakyat. Tapi tidak satu pun dari pimpinan daerah yang menemui kami. Ini menunjukkan lemahnya komitmen mereka terhadap pelayanan publik,” ujar Halim.

AMS menegaskan akan terus mengawal jalannya pemerintahan dan mengancam akan melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka diabaikan.

Berikut tiga tuntutan utama AMS:

1. Realisasi seluruh program unggulan dalam waktu tiga bulan.

2. Pembubaran BUMD yang menjadi beban APBD.

3. Evaluasi total terhadap OPD yang tidak mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik.