NEWS9 – Beberapa hari terakhir, publik dibuat geleng-geleng kepala membaca komentar Nur Faizin.
Katanya, rokok ilegal semakin marak di Madura dan merugikan negara. Ia bicara soal “wibawa negara” dengan lantang, seakan-akan problem Madura hanya sebatas batang rokok tanpa pita cukai.
Tapi mari kita balikkan pertanyaan sederhana: Tahukah Nur Faizin berapa jumlah petani tembakau di Madura?
Apakah ia hafal berapa ton tembakau yang diproduksi setiap musim panen di Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan?
Atau ia hanya sibuk membaca laporan Bea Cukai yang lebih sering menyita ketengan rakyat daripada menyapa penderitaan petani?
Bea Cukai merasa sudah bekerja hanya dengan menangkap lalu membakar rokok lintingan yang dihasilkan dari tangan ibu-ibu?
Lalu pejabat menganggap itu sebagai kinerja. Bagi saya, itu penghinaan terhadap petani tembakau.
Tahukah pula ia berapa harga yang bisa membuat petani sejahtera? Atau jangan-jangan baginya sejahtera itu hanya istilah makroekonomi yang berhenti di bibir pejabat, bukan di dapur-dapur rakyat yang setiap hari harus merebus singkong sebagai lauk utama.
Kalau Nur Faizin memang mengaku sebagai wakil rakyat Madura di DPRD Provinsi Jawa Timur, publik berhak bertanya: apa yang sudah ia perjuangkan selama duduk di kursi empuk itu?
Pernahkah ia menantang Kementerian Keuangan agar tarif cukai tidak mencekik industri kecil Madura?
Pernahkah ia bersuara agar petani tembakau mendapatkan akses pupuk yang layak, modal yang murah, dan harga yang stabil?
Atau jangan-jangan, suara lantangnya hanya gema dari ruang rapat korporasi besar yang ingin menyapu bersih industri rokok kecil Madura, lalu menyisakan puing-puing kemiskinan di desa?
Satir ini lahir karena publik mulai muak dengan politisi yang lebih sibuk menjadi juru bicara korporasi ketimbang juru bicara rakyat.
Mereka bicara tentang “wibawa negara”, tapi menutup mata pada wibawa petani yang dipermalukan setiap musim panen oleh permainan harga.
Mereka teriak soal “kehilangan pendapatan negara”, tapi diam seribu bahasa soal kehilangan masa depan rakyat yang anaknya tidak bisa sekolah karena tembakau dihargai semurah debu.
Jangan sampai Nur Faizin menorehkan namanya dalam sejarah Madura sebagai politisi yang lahir dari rahim tanah tembakau, tapi tumbuh menjadi alat penggilas tembakau itu sendiri.
Sebab di Madura, kami tidak butuh pejabat yang hobi mengutip definisi “ilegal” dari buku hukum. Kami butuh wakil rakyat yang berani berteriak soal legalitas kesejahteraan petani. ***
