MADIUN, NEWS9 – Pengukuhan dan Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Madiun masa khidmat 2025–2030 berlangsung khidmat di Pendopo Muda Graha, Kota Madiun, Minggu (26/4/2026) malam.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 100 peserta ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat konsolidasi keulamaan sekaligus merumuskan arah kebijakan keumatan di tingkat daerah.
Acara tersebut dipimpin oleh Ketua Umum MUI Kabupaten Madiun, Moh. Munir, dan dihadiri sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Purnomo Hadi,, serta perwakilan TNI-Polri dan Kejaksaan. Hadir pula Sekretaris Umum MUI Provinsi Jawa Timur, M. Hasan Ubaidillah.
Dalam sambutannya, Moh. Munir menegaskan bahwa pengukuhan ini merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan komitmen dalam melayani umat.
Ia menekankan posisi MUI sebagai khadimul ummah (pelayan umat) sekaligus shadiqul hukumah (mitra pemerintah) dalam menjaga harmoni kehidupan beragama.
“Pengurus yang baru harus solid, adaptif terhadap dinamika zaman, serta mampu memberikan pembinaan yang konstruktif kepada masyarakat dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam moderat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menekankan pentingnya peran strategis MUI sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat moralitas publik dan pembangunan sosial.
Menurutnya, keberhasilan program daerah mulai dari kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat, hingga ketahanan pangan dan kesehatan memerlukan dukungan aktif dari kalangan ulama.
“MUI diharapkan mampu menjadi perekat antara ulama dan umara, sekaligus menyaring arus informasi agar masyarakat tidak terjebak dalam hoaks dan provokasi,” katanya.
Dari perspektif tingkat provinsi, M. Hasan Ubaidillah menyoroti kompleksitas tantangan keumatan di era digital, termasuk maraknya disinformasi dan fenomena post-truth.
Ia menegaskan pentingnya peran MUI sebagai rujukan keagamaan yang kredibel sekaligus agen pencerahan publik.
“Muskerda ini harus menjadi ruang strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan merumuskan program kerja yang relevan, inovatif, serta mampu menjawab kebutuhan umat,” ungkapnya.
Secara substantif, forum Muskerda menghasilkan penegasan arah peran MUI Kabupaten Madiun sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas sosial-keagamaan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta menangkal radikalisme, hoaks, dan disinformasi di tengah masyarakat.
Muskerda ini sekaligus menjadi titik tolak bagi kepengurusan baru untuk membangun sinergi lintas sektor antara ulama, pemerintah, dan elemen masyarakat demi mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis serta pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Madiun. ***
