SAMPANG, NEWS9 – Aliansi Advokat Muda Jawa Timur dan LBH AP Muhammadiyah Sampang mengecam keras Pemerintah Kabupaten Sampang atas tindakan diskriminasi terhadap Muhammadiyah.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan pembatalan sepihak izin penggunaan pendopo Bupati Sampang H-1 agenda Milad Muhammadiyah yang ke-113.
Agenda Milad Muhammadiyah yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 16 Desember 2025 itu rencananya akan dihadiri Mendikdasmen Abdul Mu’ti, yang juga menjabat sebagai sekretaris umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2027. Namun, pembatalan penggunaan pendopo membuat pelaksanaan acara tersebut menjadi polemik.
Atas polemik tersebut, LBH AP Muhammadiyah Sampang dan Aliansi Advokat Muda Jawa Timur menyampaikan pernyataan sikap tegas secara terbuka dan mengecam tindakan tersebut yang dinilai mencederai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan netralitas pemerintah daerah.
“Pembatalan izin yang dilakukan secara sepihak dan mendadak, sehari sebelum kegiatan berlangsung, merupakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Terlebih, pernyataan pejabat Pemerintah Kabupaten Sampang yang menyebut bahwa persoalan bukan pada menterinya, melainkan pada organisasi penyelenggara, menunjukkan cara pandang diskriminatif yang tidak patut disampaikan oleh aparatur negara”, tegas Rofsanjani Ali Akbar, SH., Pengurus Aliansi Advokat Muda Jawa Timur.
Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang kontribusinya terhadap bangsa dan negara tidak terbantahkan.
Sejak sebelum kemerdekaan hingga hari ini, Muhammadiyah konsisten hadir dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, sosial, dan penguatan nilai kebangsaan.
Jutaan rakyat Indonesia merasakan langsung manfaat dari sekolah, universitas, rumah sakit, panti asuhan, dan kerja-kerja kemanusiaan Muhammadiyah.
Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan tidak adil terhadap Muhammadiyah adalah bentuk pengingkaran terhadap sejarah dan jasa besar organisasi ini bagi Republik Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, kami dari LBH AP Muhammadiyah Sampang dan Aliansi Advokad muda Jawa timur menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:
1. Menuntut permintaan maaf secara terbuka dari Pemerintah Kabupaten Sampang, khususnya pejabat yang menyampaikan pernyataan bernada diskriminatif, kepada Muhammadiyah dan masyarakat luas.
2. Mendesak Bupati Sampang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan sikap pejabat terkait, terutama Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Sampang, yang pernyataannya dengan provokasi masyarakat telah memicu kegaduhan publik dan mencederai prinsip netralitas pemerintah. Tentunya pernyataan tersebut melanggar kode etik ASN.
3. Menuntut pencopotan Asisten I Setdakab Sampang, apabila terbukti pernyataan dan tindakannya bertentangan dengan asas keadilan, nondiskriminasi, serta etika pemerintahan yang baik.
4. Menegaskan bahwa fasilitas negara tidak boleh digunakan secara diskriminatif, dan pemerintah daerah wajib menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh organisasi kemasyarakatan yang sah dan berkontribusi positif bagi masyarakat.
5. Mengingatkan seluruh pejabat publik agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik, karena setiap ucapan pejabat negara merepresentasikan sikap negara terhadap warganya.
“Kami menegaskan bahwa negara, melalui pemerintah daerah, tidak boleh abai terhadap rasa keadilan masyarakat. Pemerintah seharusnya menjadi pengayom seluruh elemen bangsa, bukan justru menimbulkan kesan keberpihakan dan diskriminasi,” tegasnya.
Pernyataan sikap itu disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga nilai keadilan, kebhinekaan, serta penghormatan terhadap organisasi masyarakat yang telah berjasa besar bagi bangsa dan negara. ***
