Aliansi Advokat Muda Jatim Kecam Pemkab Sampang atas Tindakan Diskriminasi terhadap Muhammadiyah 

- Editorial Team

Selasa, 16 Desember 2025 - 17:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: Pemerintah Kabupaten Sampang dan tindakan diskriminasi terhadap Muhammadiyah. @by_News9.id

FOTO: Pemerintah Kabupaten Sampang dan tindakan diskriminasi terhadap Muhammadiyah. @by_News9.id

SAMPANG, NEWS9 – Aliansi Advokat Muda Jawa Timur dan LBH AP Muhammadiyah Sampang mengecam keras Pemerintah Kabupaten Sampang atas tindakan diskriminasi terhadap Muhammadiyah.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan pembatalan sepihak izin penggunaan pendopo Bupati Sampang H-1 agenda Milad Muhammadiyah yang ke-113.

Agenda Milad Muhammadiyah yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 16 Desember 2025 itu rencananya akan dihadiri Mendikdasmen Abdul Mu’ti, yang juga menjabat sebagai sekretaris umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2027. Namun, pembatalan penggunaan pendopo membuat pelaksanaan acara tersebut menjadi polemik.

Atas polemik tersebut, LBH AP Muhammadiyah Sampang dan Aliansi Advokat Muda Jawa Timur menyampaikan pernyataan sikap tegas secara terbuka dan mengecam tindakan tersebut yang dinilai mencederai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan netralitas pemerintah daerah.

“Pembatalan izin yang dilakukan secara sepihak dan mendadak, sehari sebelum kegiatan berlangsung, merupakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Terlebih, pernyataan pejabat Pemerintah Kabupaten Sampang yang menyebut bahwa persoalan bukan pada menterinya, melainkan pada organisasi penyelenggara, menunjukkan cara pandang diskriminatif yang tidak patut disampaikan oleh aparatur negara”, tegas Rofsanjani Ali Akbar, SH., Pengurus Aliansi Advokat Muda Jawa Timur.

Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang kontribusinya terhadap bangsa dan negara tidak terbantahkan.

Baca Juga:  Sertu Irawan Laksanakan Pemasangan Dokumentasi TMMD ke-123 di Pos Kotis Lumajang

Sejak sebelum kemerdekaan hingga hari ini, Muhammadiyah konsisten hadir dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, sosial, dan penguatan nilai kebangsaan.

Jutaan rakyat Indonesia merasakan langsung manfaat dari sekolah, universitas, rumah sakit, panti asuhan, dan kerja-kerja kemanusiaan Muhammadiyah.

Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan tidak adil terhadap Muhammadiyah adalah bentuk pengingkaran terhadap sejarah dan jasa besar organisasi ini bagi Republik Indonesia.

Baca Juga:  Polsek Babat Lakukan Patroli Malam Dengan Sasaran Objek Vital Mesin ATM Bank BNI Pastikan Situasi Aman

Berdasarkan hal tersebut, kami dari LBH AP Muhammadiyah Sampang dan Aliansi Advokad muda Jawa timur menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:

1. Menuntut permintaan maaf secara terbuka dari Pemerintah Kabupaten Sampang, khususnya pejabat yang menyampaikan pernyataan bernada diskriminatif, kepada Muhammadiyah dan masyarakat luas.

2. Mendesak Bupati Sampang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan sikap pejabat terkait, terutama Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Sampang, yang pernyataannya dengan provokasi masyarakat telah memicu kegaduhan publik dan mencederai prinsip netralitas pemerintah. Tentunya pernyataan tersebut melanggar kode etik ASN.

3. Menuntut pencopotan Asisten I Setdakab Sampang, apabila terbukti pernyataan dan tindakannya bertentangan dengan asas keadilan, nondiskriminasi, serta etika pemerintahan yang baik.

Baca Juga:  Pemkab Sampang Tunjuk dr Dwi Herlinda Gantikan dr Abdullah Najih sebagai Plt Kadinkes dan KB

4. Menegaskan bahwa fasilitas negara tidak boleh digunakan secara diskriminatif, dan pemerintah daerah wajib menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh organisasi kemasyarakatan yang sah dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

5. Mengingatkan seluruh pejabat publik agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik, karena setiap ucapan pejabat negara merepresentasikan sikap negara terhadap warganya.

“Kami menegaskan bahwa negara, melalui pemerintah daerah, tidak boleh abai terhadap rasa keadilan masyarakat. Pemerintah seharusnya menjadi pengayom seluruh elemen bangsa, bukan justru menimbulkan kesan keberpihakan dan diskriminasi,” tegasnya.

Pernyataan sikap itu disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga nilai keadilan, kebhinekaan, serta penghormatan terhadap organisasi masyarakat yang telah berjasa besar bagi bangsa dan negara. ***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel news9.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BAM Jatim Siapkan Kanal Aduan Kekerasan Perempuan
Jajanan Bermuatan Judi Menyusup ke Sekolah, Dewan Pendidikan Sampang Desak Disdik Bertindak
Operasi Zebra Semeru 2026, Kapolresta Sumenep: Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Prioritas
Kembali Pimpin PWI Jatim, Lutfi Hakim Prioritaskan Pemerataan Kompetensi Wartawan
Founder Tabur Baik Gandeng Bogor Elektronik Luncurkan Program “Anak Baik”
Pakan Ayam Tembus Rp416 Ribu, Peternak Telur Sumenep Menjerit
Jangan Sekadar Tutup, Muhammadiyah Desak Pemkab Sumenep Perjelas Regulasi
Peringati Hari Pahlawan, Ponpes Tanwirul Islam Sampang Deklarasikan Jogo Presiden
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 18:34 WIB

BAM Jatim Siapkan Kanal Aduan Kekerasan Perempuan

Senin, 16 November 2026 - 14:33 WIB

Jajanan Bermuatan Judi Menyusup ke Sekolah, Dewan Pendidikan Sampang Desak Disdik Bertindak

Senin, 16 November 2026 - 11:15 WIB

Operasi Zebra Semeru 2026, Kapolresta Sumenep: Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Prioritas

Sabtu, 14 November 2026 - 09:45 WIB

Kembali Pimpin PWI Jatim, Lutfi Hakim Prioritaskan Pemerataan Kompetensi Wartawan

Kamis, 12 November 2026 - 19:56 WIB

Founder Tabur Baik Gandeng Bogor Elektronik Luncurkan Program “Anak Baik”

Berita Terbaru

FOTO: Anggota BAM Jatim, Ach Toifur Ali Wafa (Kanan), Kapolda Jatim Irjen. Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H. (Tengah), Anggota DPD RI, Dr Lia Istifhama S.Sos.i., M.E.I (Kiri). @by_News9.id

DAERAH

BAM Jatim Siapkan Kanal Aduan Kekerasan Perempuan

Selasa, 17 Nov 2026 - 18:34 WIB

FOTO: Arumi Bachsin Emil Dardak, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, @by_News9.id

KESEHATAN

Arumi Bachsin Dorong Posyandu Jadi Penghubung Persoalan Warga

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:03 WIB