SUMENEP, NEWS9 – Sosialisasi yang digelar aparat penegak hukum (APH) di Masalembu diduga tak lebih dari seremoni tanpa taring.
Di balik spanduk dan pidato normatif, peredaran gelap narkoba justru disebut-sebut tetap berjalan terang-terangan, terorganisir, dan kian masif.
Ironisnya, lokasi transaksi narkoba sebelumnya hanya berjarak sekitar 60 meter dari kantor Polsek Masalembu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kini, setelah sorotan publik menguat, aktivitas tersebut disebut berpindah ke Desa Suka Jeruk, tepatnya di Dusun Gunung. Pertanyaannya, siapa yang menjamin keamanan itu?
Aktivis Sumenep berinisial FR mengungkapkan, nama-nama bandar besar narkoba di Masalembu sebenarnya telah disetorkan langsung dalam audiensi bersama Kapolres Sumenep saat itu, AKBP Rivanda.
Pertemuan tersebut, kata FR, juga disaksikan KBO Narkoba dan sejumlah JPU Polres Sumenep.
“Saat audiensi bersama Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda, disaksikan KBO Narkoba dan beberapa JPU, nama-nama bandar serta beberapa oknum polisi sudah saya tunjukkan dan serahkan. Artinya, pimpinan sudah tahu,” tegas FR, Minggu (15/2).
Namun hingga kini, kata FR, para bandar yang disebut berinisial H, S, P, dan A masih bebas menjalankan bisnis haramnya. Bahkan disebut merambah lintas pulau.
FR menduga kuat, peredaran narkoba di Masalembu tidak mungkin berjalan tanpa adanya pembiaran, bahkan dugaan peran dan kendali dari oknum di internal kepolisian setempat.
Sorotan pun mengarah kepada Kapolsek Masalembu, Ipda Asnan, yang dinilai gagal atau diduga membiarkan situasi ini berlarut.
“Kami tidak butuh ceramah. Yang kami butuhkan tindakan. Empat bandar itu bukan rahasia umum lagi. Kalau aparat serius, satu minggu saja bisa bersih,” tegasnya.
FR meminta Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Jawa Timur Nanang Avianto, serta Kapolres Sumenep yang baru, Anang Hardiyanto untuk segera mengevaluasi dan memeriksa jajaran Polsek Masalembu secara menyeluruh.
Masyarakat Masalembu kini berada di titik jenuh. Mereka menilai, kegiatan sosialisasi anti-narkoba tidak lebih dari langkah simbolik yang miskin keberanian.
“Jika bandar sudah diketahui, lokasi sudah terpetakan, dan laporan sudah diserahkan lalu apa lagi alasan untuk tidak bertindak. Masalembu bukan pulau tanpa hukum. Jika benar peredaran narkoba masih dibiarkan hidup dan bahkan berpindah lokasi tanpa hambatan, kami berhak bertanya apakah aparat tidak mampu, atau tidak mau. Jika institusi ingin menjaga marwahnya, Masalembu adalah ujian nyata. Bukan dengan baliho dan penyuluhan, tetapi dengan borgol dan proses hukum yang transparan,” tandasnya. ***
