SUMENEP, NEWS9 – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep menekan pemerintah daerah agar digitalisasi transaksi non tunai berbasis QRIS tidak berhenti sebagai jargon modernisasi belaka.
Dalam audiensi dengan Komisi II DPRD Sumenep yang dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan pimpinan Bank BPRS, PMII menegaskan QRIS harus diposisikan sebagai instrumen serius penguatan ekonomi daerah bukan sekadar mengikuti tren teknologi.
PMII menilai penerapan QRIS melalui keterlibatan Bank BPRS adalah langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola ekonomi daerah. Bukan hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pencatatan transaksi yang transparan dan terukur yang pada akhirnya berdampak langsung pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBD.
“Digitalisasi transaksi bukan proyek kosmetik. Ini bagian dari reformasi ekonomi daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Kalau dikelola serius, QRIS bisa menjadi pintu masuk pemetaan ekonomi lokal yang selama ini gelap,” tegas perwakilan PC PMII Sumenep, Selasa (3/2).
PMII menyoroti pentingnya perluasan QRIS yang menyentuh sektor ekonomi riil seperti pasar tradisional, UMKM, koperasi, hingga layanan publik.
“Tanpa arah kebijakan yang konkret, digitalisasi justru berisiko menjadi proyek elitis yang tidak berdampak langsung pada ekonomi kerakyatan,” katanya.
Mahasiswa juga mengingatkan, tertib administrasi usaha bukan sekadar jargon teknokratis.
Sistem non tunai memungkinkan negara melihat arus uang secara riil, menutup kebocoran, dan menyusun kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran. Namun, itu hanya mungkin jika pemerintah daerah serius menyiapkan regulasi, edukasi, dan infrastruktur digital yang merata.
Dalam kesempatan itu, Kepala Diskop UMKM dan Perindag Sumenep menyatakan dukungannya terhadap gagasan PMII.
Menurutnya, transaksi non tunai sejalan dengan modernisasi pengelolaan koperasi dan UMKM, khususnya dalam pencatatan keuangan yang lebih rapi dan mudah diaudit.
Sementara itu, Direktur Utama Bank BPRS mengakui adanya keterbatasan kewenangan sebagai bank daerah dibanding bank nasional.
Meski demikian, BPRS berkomitmen mengupayakan perizinan dan skema yang memungkinkan keterlibatan aktif dalam ekosistem QRIS di Sumenep.
Di sisi lain, DPRD Sumenep Komisi II mengingatkan tantangan serius yang tidak boleh diabaikan kesiapan sumber daya manusia.
Anggota Komisi II, H. Masdawi, menegaskan masih banyak warga yang belum memiliki akses perangkat android, sehingga berpotensi tersisih dari sistem pembayaran digital.
“Kalau ini tidak diantisipasi, digitalisasi justru menciptakan kesenjangan baru. Negara tidak boleh abai,” ujarnya.
PMII penegasan sikap QRIS harus menjadi alat penguatan ekonomi lokal yang inklusif, bukan simbol kemajuan semu.
“Kami berkomitmen mengawal isu ini agar digitalisasi benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan kesejahteraan daerah bukan sekadar memenuhi laporan program,” tandasnya. ***
