SUMENEP, NEWS9 – Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim, menegaskan agar seluruh pimpinan perangkat daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menghentikan pola kerja yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Wabup saat memimpin Apel Gabungan di Kantor Bupati Sumenep, Senin (5/1/2026).
Wabup meminta setiap program kerja disusun secara terukur, memiliki target jelas, serta benar-benar menjawab kebutuhan publik.
“Perencanaan dan pelaksanaan program kerja merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil,” tegas KH Imam Hasyim.
Menurutnya, APBD tidak boleh diperlakukan sebatas rutinitas administratif. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat langsung dan terukur bagi masyarakat, bukan sekadar menggugurkan kewajiban serapan anggaran.
“Perangkat daerah jangan hanya fokus menghabiskan anggaran. Program di APBD 2026 harus menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan sekadar tercatat rapi dalam laporan,” ujarnya dengan nada menekan.
Wabup menekankan, setiap program wajib memiliki indikator kinerja yang jelas, target yang terukur, serta output yang dapat dirasakan masyarakat secara konkret.
Tanpa itu, kata dia, program hanya akan menjadi proyek formalitas tahunan.
Dalam kesempatan tersebut, KH Imam Hasyim juga memaparkan capaian realisasi APBD 2025.
Pada sisi pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi melampaui target hingga 109,18 persen.
“Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi pendapatan 2025 meningkat sebesar 15,9 persen atau sekitar Rp48,4 miliar,” jelasnya.
Sementara pada sisi belanja, realisasi anggaran tahun 2025 tercatat sebesar 88,30 persen atau setara Rp2,388 triliun lebih.
Angka ini, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar statistik tahunan.
Ia pun meminta setiap perangkat daerah melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program, untuk mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta menyesuaikan kebijakan jika diperlukan.
“Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan program berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya. ***
