SUMENEP, NEWS9 – Peredaran narkoba di Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, saat ini bukan hanya brutal dan terang-terangan.
Situasi darurat tersebut justru memunculkan dugaan pembangkangan terhadap instruksi tegas Kapolri dan Kapolda Jawa Timur oleh Kapolsek Masalembu.
Anggota DPRD Sumenep, Juhairi, secara terbuka mengungkapkan bahwa identitas bandar narkoba di wilayah kepulauan beserta dugaan keterlibatan sejumlah oknum anggota Polsek Masalembu telah diserahkan langsung kepada Kapolres Sumenep.
Namun hingga kini, para bandar narkoba itu masih bebas berkeliaran, bahkan tetap congkak melakukan transaksi barang haram.
“Nama-nama bandar narkoba di kepulauan dan dugaan oknum anggota Polsek Masalembu sudah kami serahkan. Tapi sampai detik ini, bandarnya masih bebas beroperasi,” tegas Juhairi, Minggu (25/1).
Padahal, kata Juhairi, dirinya bersama pemuda Masalembu dan aktivis Sumenep pernah melakukan audiensi resmi dengan Kapolres Sumenep, disaksikan jajaran penegak hukum, termasuk unsur JPU Polres Sumenep dan KBO Reskoba.
Namun, kata dia, hasil audiensi itu seolah menguap tanpa jejak.
“Anehnya, sudah berbulan-bulan sejak audiensi, belum ada langkah konkret. Tidak ada penindakan serius, khususnya dari Polsek Masalembu,” ujarnya geram.
Fakta di lapangan justru semakin mencengangkan. Lokasi transaksi narkoba disebut hanya berjarak sekitar 60 meter dari rumah pemilik barang haram tersebut. Bukan rahasia, bukan sembunyi-sembunyi namun tetap dibiarkan.
Masyarakat pun mempertanyakan sikap Kapolsek Masalembu yang dinilai lebih memilih meragukan laporan warga ketimbang menindak bandar narkoba yang identitasnya sudah menjadi rahasia umum.
Akibatnya, kepercayaan publik runtuh. Bahkan, warga Masalembu menilai kinerja aparat dalam memberantas narkoba nihil. Pulau kecil yang seharusnya dilindungi justru dibiarkan menjadi ladang subur peredaran narkotika.
“Narkoba adalah musuh negara. Ia merusak moral anak bangsa. Kenapa dibiarkan menghancurkan sel-sel sosial masyarakat kami?” kata Juhairi.
Ia menegaskan, masyarakat Masalembu tak bisa menerima jika pulau mereka rusak hanya demi kepentingan segelintir orang.
Sementara itu, dugaan adanya bekingan oknum aparat pun mencuat dan menjadi bisik-bisik keras di tengah warga.
Atas kondisi itu, Juhairi secara tegas meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto untuk segera turun tangan dan memeriksa Kapolsek Masalembu.
“Kalau bandar narkoba terus untung, korbannya adalah seluruh masyarakat Masalembu. Kami khawatir anak-anak kami menjadi sasaran barang haram itu,” tandasnya. ***
